Pemerintah Kabupaten Sumenep menetapkan status siaga bencana kekeringan menyusul meluasnya daerah yang mengalami kekurangan pasokan air pada musim kemarau tahun ini.
Keputusan penetapan status dibuat untuk mempercepat langkah penanganan dan pemenuhan kebutuhan air bersih bagi penduduk desa yang terdampak.
Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo menyampaikan kebijakan tersebut di Sumenep, Sabtu 4 Juli 2026.
Status siaga diatur melalui Keputusan Bupati Sumenep Nomor: 100.3.3.2/185/KEP/013/2026 dan ditetapkan berlaku selama enam bulan ke depan, dengan evaluasi mengikuti perkembangan kondisi lapangan.
Pemkab telah menjalin koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta organisasi perangkat daerah terkait sebagai langkah antisipasi menghadapi dampak musim kemarau.
Salah satu prioritas operasi pemerintah daerah adalah penyaluran air bersih kepada masyarakat yang kesulitan memperoleh pasokan air.
Bupati menginstruksikan seluruh kepala desa untuk meningkatkan pengawasan wilayah masing-masing dan segera melaporkan jika ada tanda-tanda kekeringan yang mengganggu ketersediaan air bersih atau kegiatan pertanian.
Pernyataan Bupati menegaskan pentingnya percepatan pelaporan: apabila sebuah desa mengalami kekeringan hingga warga kesulitan mendapatkan air bersih, laporan harus dikirimkan segera.
Penetapan status siaga ini menjadi tindak lanjut atas prakiraan musim kemarau dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur tentang kewaspadaan menghadapi musim kemarau 2026.
Berdasarkan lampiran keputusan, sebanyak 76 desa yang tersebar di 19 kecamatan dipetakan berpotensi mengalami kondisi mulai dari kering kritis, kering langka, kering langka terbatas, hingga kering langka kritis.
Pemerintah Kabupaten berharap langkah antisipatif tersebut mempercepat respon terhadap dampak kekeringan sehingga kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau berlangsung.







