Pemerintah Kabupaten Bekasi memastikan proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) tidak akan membebani daerah dengan penerapan tipping fee.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, Syafri Doni Sirait.
Menurut Syafri, penghapusan biaya tipping fee memberi ruang penghematan pada anggaran daerah karena besaran tarif di beberapa daerah mencapai Rp350 ribu per ton hingga Rp500 ribu per ton.
Pernyataan resmi itu disampaikan pada Minggu, 26 Juli 2026.
PSEL diproyeksikan mampu mengurangi volume sampah hingga 1.000 ton dalam sehari.
Saat ini Kabupaten Bekasi menghasilkan sekitar 2.200 ton sampah per hari, sehingga pengurangan tersebut dinilai signifikan.
Untuk sampah yang tidak dapat diproses oleh PSEL, Pemkab menjalin kerja sama dengan PT Asiana.
PT Asiana akan mengolah sisa sampah menjadi Refuse Derived Fuel (RDF) yang dimanfaatkan sebagai bahan bakar pengganti batu bara bagi industri semen.
Dalam skema kerja sama itu, Pemkab Bekasi tidak dikenakan tipping fee; sebaliknya, PT Asiana menyewa lahan milik pemerintah di TPA Burangkeng untuk pembangunan fasilitas RDF.
Kombinasi PSEL dan RDF dianggap sebagai langkah strategis untuk menyelesaikan permasalahan sampah di Kabupaten Bekasi tanpa memberatkan APBD secara signifikan.
Syafri menilai inisiatif ini merupakan kemajuan bagi pengelolaan sampah modern di daerah dan memberi beban anggaran yang jauh lebih ringan bagi pemerintah dan masyarakat.







