Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi memperketat penyusunan regulasi menjelang pelaksanaan Pilkades serentak 2026.
Langkah ini ditempuh untuk memastikan proses pemilihan kepala desa berlangsung aman dan kondusif serta sesuai prinsip demokrasi.
Dalam rangka memfinalisasi aturan tersebut, Pemkab menggelar pertemuan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di wilayahnya.
Rapat dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, dan berlangsung di Kantor Bupati pada Senin, 13 Juli 2026.
Asep menilai Pilkades merupakan fase penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang membutuhkan kepastian hukum.
Menurutnya, setiap tahapan harus didasarkan pada aturan yang tegas dan jelas agar pelaksanaan tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemkab mengajak seluruh pihak terkait untuk memberikan masukan dalam penyusunan regulasi agar kebijakan yang dihasilkan komprehensif.
Partisipasi ini diharapkan membuat proses Pilkades berjalan tertib, lancar, demokratis, dan tetap kondusif di tingkat masyarakat desa.
Selain penguatan aturan, Asep meminta adanya langkah antisipatif terhadap potensi permasalahan sejak dini, termasuk aspek teknis penyelenggaraan, keamanan, serta mekanisme penyelesaian sengketa.
Pernyataan tersebut disampaikan Asep saat ditemui pada Selasa, 14 Juli 2026, dengan tujuan agar Pilkades menghasilkan pemimpin desa yang amanah, berkualitas, dan dapat mendorong kemajuan bagi masyarakat desa serta Kabupaten Bekasi.







