Pemerintah Kabupaten Bekasi berhasil memangkas pengeluaran untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional hingga sekitar Rp7 miliar per bulan.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bekasi, Alamsyah, menyatakan pengurangan anggaran itu dicapai melalui pengalihan kepesertaan PBI yang semula dibebankan kepada APBD menjadi tanggungan APBN.
Proses pengalihan dimulai sejak 2024 dan dipercepat pada Oktober 2024 setelah Pemkab menghadirkan perwakilan Kementerian Sosial untuk memperkuat koordinasi dan mekanisme transfer peserta.
Hasilnya, beban pembiayaan PBI bulanan turun dari kisaran Rp31 hingga Rp33 miliar menjadi sekitar Rp25 hingga Rp26 miliar.
Menurut Alamsyah, penurunan tersebut berarti penghematan sekitar Rp6 miliar sampai Rp7 miliar dalam satu bulan; jika dikalikan 12 bulan, angkanya mencapai puluhan miliar.
Penghematan ini dianggap sebagai langkah penting untuk meningkatkan efisiensi APBD tanpa mengurangi akses masyarakat terhadap layanan jaminan kesehatan.
Perubahan juga terlihat pada komposisi kepesertaan PBI yang ditanggung pemerintah.
Sebelumnya sekitar 900 ribu peserta menjadi beban APBD dan sekitar 600 ribu dibayar APBN; kini kondisi berbalik, dengan beban APBN sekitar 900 ribu dan APBD sekitar 600 ribu peserta yang terdaftar.
“Ini belum bicara yang aktif,” ujar Alamsyah, dalam keterangannya, Selasa, 25 Agustus 2026.
Upaya pengalihan kepesertaan masih berlangsung karena Kabupaten Bekasi mendapat peluang tambahan kuota dari Kementerian Sosial.
Alamsyah menyebutkan kuota tambahan yang diberikan Kemensos sekitar 13 ribu peserta, sehingga proses pengalihan akan terus dilanjutkan.







