Indonesia meluncurkan Penilaian Risiko Nasional (NRA) Tahun 2026 sebagai langkah strategis untuk menghadapi Mutual Evaluation Review (MER) FATF periode 2029-2030.
Peluncuran NRA difokuskan pada TPPU, TPPT, dan PPSPM serta digelar di Hotel Movenpick, Jakarta Pusat, Kamis, 27 Agustus 2026.
Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, hadir dan menegaskan komitmen pemerintah untuk mempertahankan posisi Indonesia sebagai anggota FATF ke-40 sejak 2023.
Menurutnya, keberlanjutan keanggotaan menuntut peningkatan capaian dan kerja sama antarkementerian serta lembaga secara konsisten.
NRA 2026 disusun untuk memetakan ancaman, kerentanan, dan risiko kejahatan keuangan agar penanganannya dapat diprioritaskan dengan lebih efektif dan efisien.
Dokumen ini juga dimaksudkan sebagai pedoman dalam penentuan alokasi sumber daya serta langkah-langkah pencegahan yang lebih terarah.
Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, menyatakan bahwa NRA merupakan dokumen wajib yang digunakan untuk menilai kepatuhan negara terhadap rekomendasi FATF.
Ivan menambahkan bahwa tiga dokumen NRA 2026 diproduksi bersama kementerian dan lembaga melalui koordinasi terpadu di bawah Menko Kumham Imipas.
Data penanganan TPPU, TPPT, dan PPSPM sepanjang 2025 hingga 2029 akan menjadi basis penilaian dan bukti kolaborasi pemerintah saat menghadapi evaluasi FATF tahun 2029.
Presiden juga menekankan perlunya upaya intensif melawan penyelundupan narkoba dan bentuk kejahatan lain yang mengancam keamanan publik.
Penguatan mekanisme APU-PPT dan reformasi hukum serta birokrasi disebut sebagai bagian penting dari strategi pencegahan TPPU, TPPT, dan PPSPM.
Peningkatan koordinasi antarlembaga diharapkan dapat memperkuat integritas sistem keuangan nasional dan meningkatkan efektivitas kebijakan terhadap kejahatan keuangan yang kian kompleks.
Hasil NRA 2026 diharapkan menjadi bukti nyata sinergi pemerintahan dalam memperkuat rezim APU-PPT menjelang MER FATF 2029-2030.







