Pemerintah menunda penerapan pemungutan pajak marketplace yang semula dijadwalkan berlaku pada 1 Agustus 2026 dengan alasan untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah perlambatan ekonomi.
Dyah Ayu, peneliti dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS), menyatakan bahwa tujuan menjaga daya beli dapat dimengerti namun efektivitas penundaan diragukan karena belum menciptakan kesetaraan perlakuan antara pelaku usaha luring dan daring.
Ia mencatat bahwa UMKM yang teregistrasi tetap dikenai PPh Final sebesar 0,5 persen, sementara penerapan aturan serupa untuk platform e-commerce justru ditunda.
Menurut Dyah, sejumlah marketplace telah menarik usaha mereka dan hingga kini belum ada audiensi formal antara pemerintah dengan para pelaku platform tersebut.
Peneliti itu memperingatkan bahwa perubahan kebijakan tanpa komunikasi yang memadai berisiko menimbulkan ketidakpastian regulasi bagi pelaku usaha dan investor.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut penundaan itu dilakukan agar kebijakan tidak memberatkan masyarakat dalam kondisi ekonomi saat ini.
“Kami tunggu sampai kebijakan Rp200 triliun untuk meningkatkan perekonomian mulai terlihat efeknya, selanjutnya akan kita pikirkan,” ujar Purbaya.
Dyah menambahkan bahwa pemerintah dapat lebih efektif menjaga daya beli melalui insentif yang lebih tepat sasaran serta dengan memperkuat sektor produktif.
Ia juga menekankan pentingnya komunikasi terbuka dengan pelaku usaha dan asosiasi sebelum kebijakan baru diberlakukan.
Sampai saat ini pemerintah belum mengumumkan jadwal baru penerapan pajak marketplace, padahal kepastian aturan dinilai penting bagi kelangsungan aktivitas bisnis.
Pernyataan Dyah disampaikan saat berbincang dengan Pro3 RRI pada Kamis, 6 Agustus 2026.







