Pemerintah mengambil langkah untuk mengubah Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) menjadi badan usaha berbentuk koperasi sebagai upaya memperkuat ekonomi pariwisata yang dikelola masyarakat.
Inisiatif ini digagas bersama oleh Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan Kementerian Pariwisata (Kemenpar) dan dimulai melalui proyek percontohan di Kabupaten Belitung.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan bahwa perubahan status itu ditujukan untuk meningkatkan profesionalisme pengelolaan usaha pariwisata.
Pernyataan itu disampaikan Ferry pada Minggu, 5 Juli 2026, saat menjelaskan manfaat legalitas badan hukum bagi kelompok-kelompok wisata berbasis komunitas.
Dengan berstatus koperasi, Pokdarwis diproyeksikan mendapat tata kelola yang lebih rapi dan akses yang lebih luas ke sumber pembiayaan serta program pemerintah.
Selain itu, program ini juga mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendampingan kelembagaan dan usaha, serta fasilitasi sarana dan prasarana pariwisata.
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menjelaskan bahwa model integrasi antara Pokdarwis dan koperasi diterapkan pada delapan desa wisata sebagai pilot project, termasuk di Belitung.
Menurut Widiyanti, sinergi antarinstansi ini diarahkan untuk memajukan sektor pariwisata sekaligus memperkuat ekonomi desa dan mendukung upaya pengentasan kemiskinan.
Ia menilai bahwa koperasi dapat menjadi wadah yang efektif untuk memperkokoh kelembagaan lokal dan memastikan manfaat ekonomi pariwisata sampai kepada masyarakat desa.







