Pemerintah melanjutkan rangkaian program pada semester kedua 2026 untuk menjaga stabilitas harga dan kelancaran mobilitas masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, 5 Agustus 2026.
Salah satu perhatian utama adalah penyediaan bantuan pangan sebagai instrumen meredam inflasi.
Pemerintah menargetkan penyaluran kepada 33,24 juta penerima manfaat.
Masing-masing penerima akan memperoleh beras sebanyak 10 kilogram.
Selain bantuan pangan, kebijakan fiskal dan subsidi diarahkan untuk mendukung mobilitas pada periode liburan.
Untuk menghadapi liburan sekolah dan Nataru, disiapkan stimulus pada sektor transportasi.
Kebijakan tersebut mencakup diskon 30 persen untuk angkutan laut.
Pemerintah juga memberikan pembebasan tarif kepelabuhanan.
Tambahan dukungan adalah penanggungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk tiket pesawat kelas ekonomi.
Di sektor energi, pemerintah menegaskan upaya menjaga ketersediaan BBM di tengah ketidakpastian akibat konflik di Selat Hormuz.
APBN difungsikan sebagai shock absorber untuk merespons potensi gangguan pasokan.
Penerapan B50 disebut telah membuat Indonesia tidak lagi mengimpor solar.
Dengan kondisi harga saat ini, pemanfaatan subsidi untuk B50 dinilai relatif kecil.
Pemerintah juga memastikan harga Pertalite tetap aman hingga Desember 2026 dan memasukkannya ke dalam buffer fiskal.
Serangkaian langkah ini ditujukan untuk menjaga ketersediaan komoditas dan menekan tekanan inflasi menjelang akhir tahun.







