Pemulihan hak korban dinilai sebagai bagian inti dari respons terhadap tindak pidana perdagangan orang, melampaui sekadar evakuasi dan proses hukum terhadap pelaku.
Gabriel Goa, Tenaga Ahli Menteri HAM Bidang Human Trafficking dan HAM Berat, menegaskan bahwa pemenuhan hak asasi harus diberikan kepada seluruh korban TPPO, mulai dari bayi hingga orang dewasa.
Ia mendorong penguatan sistem pencegahan dan penanganan melalui penyusunan Peraturan Presiden tentang Gugus Tugas TPPO agar proses pemulihan, rehabilitasi, dan pemenuhan hak korban berjalan lebih cepat dan terkoordinasi.
“Kita kolaborasi karena ini kejahatan luar biasa, sistemik, masif dan pelanggaran HAM berat. Jadi aturan dan eksekutor sudah ada,” kata Gabriel.
Ia menilai pembentukan gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO perlu dihadirkan secara efektif karena selama ini belum berjalan maksimal.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam perbincangan bersama PRO 3 RRI, Selasa, 28 Juli 2026.
Try L. Harysantoso, Direktur Eksekutif Yayasan Integritas Justitia Madani Indonesia (IJMI), menekankan pentingnya pendampingan psikososial sejajar dengan pendampingan hukum bagi para penyintas.
Menurut Try, kondisi psikologis korban harus dipulihkan terlebih dahulu agar mereka mampu mengikuti proses hukum yang panjang dan kompleks.
IJMI menggunakan pendekatan restorasi untuk memastikan penyintas pulih secara menyeluruh, baik fisik maupun mental.
“Kami juga tidak ingin mereka kembali menjadi korban, kita mengupayakan agar mereka tidak mengalami re-victimization,” ujar Try.
Ai Maryati Solihah, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), mengingatkan bahwa anak-anak termasuk kelompok paling rentan terhadap TPPO.
Ia menyerukan penguatan pengasuhan, layanan perlindungan anak, literasi digital, serta pengawasan administrasi masyarakat untuk menutup celah kejahatan.
Gabriel menegaskan bahwa keberhasilan pemberantasan TPPO tidak semata diukur dari jumlah pelaku yang diproses hukum.
Indikator utama menurutnya adalah pemulihan hak korban, perlindungan berkelanjutan, dan kolaborasi antar-pihak agar para penyintas dapat hidup bermartabat dan aman dari eksploitasi.







