Pemerintah menyiapkan 71 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk membantu penyediaan pangan bagi masyarakat yang mengungsi akibat gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Gempa berkekuatan Magnitudo 7,7 mengguncang wilayah NTT pada Sabtu, 15 Agustus 2026, memicu kebutuhan darurat akan layanan makanan bagi korban dan pengungsi.
Mendagri Tito Karnavian menyatakan fasilitas SPPG di wilayah terdampak dapat difungsikan untuk memenuhi kebutuhan gizi para pengungsi.
Pernyataan tersebut disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Penanganan Bencana Gempa NTT di Jakarta pada Minggu, 16 Agustus 2026.
Tito menjelaskan terdapat sekolah-sekolah yang sedang diliburkan atau mengalami kerusakan sehingga dapur MBG yang biasa melayani siswa dapat dialihkan sementara kepada lokasi pengungsian.
Pengalihan ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pangan kelompok rentan selama masa tanggap darurat.
Pemerintah berharap jaringan dapur SPPG memperkuat dukungan logistik sehingga distribusi makanan lebih cepat dan berkelanjutan selama penanganan bencana.
Selain optimalisasi SPPG, rapat juga membahas penguatan koordinasi respons bencana di Pulau Flores dengan pembagian tugas yang lebih terpusat.
Tito mengusulkan pembentukan dua posko utama yang bertugas mengoordinasikan penanganan di bagian timur dan barat Flores.
Posko timur direncanakan menangani wilayah Ende, Sikka, Ngada, dan daerah sekitarnya.
Sementara posko barat akan ditempatkan di Labuan Bajo dan mencakup Manggarai Barat, Manggarai, serta Manggarai Timur.
Badan Gizi Nasional (BGN) meminta seluruh SPPG di kawasan terdampak mengutamakan keselamatan personel dan penerima layanan serta menyesuaikan operasi sesuai kondisi lapangan.
Kepala BGN Sudaryono menyampaikan bahwa aturan pelayanan MBG saat keadaan darurat akan direvisi melalui Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2025.
Fasilitas SPPG yang terdampak diminta melaporkan kondisi mereka kepada pihak terkait, sedangkan yang tetap beroperasi di sekitar wilayah bencana dapat menyesuaikan layanan untuk menjawab kebutuhan setempat.
BGN juga meminta pengelola SPPG memperkuat koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan pemerintah daerah agar distribusi makanan berjalan cepat, tepat sasaran, dan tanpa mengabaikan aspek keselamatan.







