JENGGALA.ID – Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, menekankan pentingnya revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) terkait dengan jaminan keberlanjutan pembangunannya. Saat ini, aturan mengenai jaminan keberlanjutan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, belum termasuk dalam UU IKN yang berlaku. Oleh karena itu, pemerintah berusaha mengaturnya untuk memberikan kepastian hukum.
Menurut Suharso, hal ini sedang dalam proses dan terkait dengan jaminan keberlanjutan. Namun, ia juga membantah adanya pasal tambahan mengenai hal ini dalam draf revisi UU IKN. Ia menyatakan bahwa ia tidak mengetahui adanya ketentuan mengenai keberlangsungan pemindahan ibu kota berdasarkan keputusan MPR.
Jaminan keberlanjutan pemindahan ibu kota adalah salah satu dari lima isu dan tantangan yang menjadi latar belakang revisi UU IKN. Kelima isu dan tantangan tersebut adalah:
1. Perbedaan interpretasi mengenai kewenangan khusus otorita IKN terkait tugas dan fungsinya.
2. Kedudukan otorita IKN sebagai pengguna anggaran dan pengguna barang, serta aspek pembiayaan yang bisa dilakukan secara mandiri sebagai pemerintah daerah khusus.
3. Pengaturan spesifik mengenai pengakuan hak atas tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh masyarakat, serta penataan ulang tanah untuk memastikan pengelolaan wilayah oleh otorita dan pemerintah daerah di sekitar IKN Nusantara.
4. Pengaturan khusus untuk investor, pengembang perumahan, dan hak atas tanah agar investasi di IKN lebih kompetitif.
5. Kepastian keberlanjutan dan keberlanjutan kegiatan pembangunan IKN serta keterlibatan DPR dalam pengawasan.
Semua ini adalah bagian dari upaya untuk memastikan pemindahan ibu kota berjalan lancar dan berkelanjutan.







