Pemerintah mengajukan pengaturan mekanisme penghargaan dan pemberian sanksi bagi pengelola kawasan industri melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Kawasan Industri.
Tujuan kebijakan ini adalah meningkatkan kepatuhan pengelola kawasan sekaligus memperkuat daya saing investasi nasional.
Pernyataan itu disampaikan oleh Dirjen Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII), Tri Supondy, dalam RDP Panja RUU Kawasan Industri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 29 Juni 2026.
Tri menegaskan peran Kementerian Perindustrian dalam memastikan penyelenggaraan kawasan industri sesuai aturan.
“Untuk menjamin kawasan industri diselenggarakan sesuai ketentuan, Menteri Perindustrian melaksanakan fungsi pemantauan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi,” ujar Tri.
Selain pemantauan, evaluasi akan dijalankan untuk menemukan persoalan yang muncul selama pengelolaan kawasan industri.
Temuan dari kegiatan pemantauan dan evaluasi tersebut akan menjadi dasar pemberian fasilitas bagi kawasan yang berkinerja baik.
Sebaliknya, hasil pengawasan juga akan menjadi dasar penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi.
Sanksi ditujukan kepada perusahaan pengelola kawasan industri, pelaku usaha di dalam kawasan, maupun badan usaha yang membangun kawasan industri.
Jenis dan tingkat sanksi disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan, dimulai dari peringatan tertulis dan denda administratif.
Opsi sanksi lebih berat meliputi penutupan sementara, pembekuan perizinan berusaha, hingga pencabutan perizinan berusaha.
Tri menegaskan bahwa penerapan sanksi akan bersifat proporsional untuk memberikan efek jera sekaligus mendorong kepatuhan.
“Sekaligus mendorong kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku,” tambahnya.







