Pemerintah menyiapkan penyediaan rekening bagi masyarakat melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI).
Kebijakan ini dirancang untuk memperluas kepemilikan rekening sekaligus meningkatkan akses ke layanan keuangan formal.
Sasaran kebijakan adalah masyarakat yang belum memiliki rekening perbankan dengan batas usia 17 tahun, dan jumlah rekening yang disiapkan mencapai 200 juta rekening secara otomatis.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan rencana tersebut di Jakarta, 8 September 2026.
Pemerintah berharap langkah ini akan mendorong inklusi dan literasi keuangan sehingga masyarakat dapat memanfaatkan produk dan layanan keuangan secara lebih optimal.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah akan memanfaatkan data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
Data Dukcapil tersebut akan dipadankan dengan sistem yang dimiliki Bank Indonesia, khususnya yang terkait dengan sistem pembayaran.
Integrasi antardata dan sistem diharapkan mendukung penyediaan layanan keuangan yang lebih tepat sasaran dan terjangkau bagi masyarakat.
Pemerintah juga berencana memperkuat penggunaan sistem pembayaran digital melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).
Pengaitan rekening dengan infrastruktur pembayaran digital dimaksudkan untuk mempermudah transaksi dan meningkatkan pemanfaatan layanan keuangan dalam kegiatan ekonomi sehari-hari.
Pemerataan kepemilikan rekening dinilai akan membuat penyaluran berbagai program sosial dan ekonomi kepada masyarakat menjadi lebih efektif melalui rekening yang disiapkan.
Untuk menjamin keberhasilan program, pemerintah akan melakukan koordinasi dan sinergi antarotoritas serta lembaga terkait dalam perluasan akses rekening, integrasi data, dan penguatan sistem pembayaran.







