JENGGALA.ID – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, dengan keyakinan mengusulkan penyertaan modal negara (PMN) tahun 2024 sebesar Rp40,96 triliun kepada beberapa perusahaan pelat merah. Usulannya ini diharapkan akan disetujui oleh DPR.
Setelah berdiskusi dengan Banggar DPR RI, PMN yang definitif akan diberikan kepada tiga BUMN senilai total Rp28,16 triliun. Rinciannya, Rp18,6 triliun untuk PT Hutama Karya (Persero), Rp3,56 triliun untuk IFG Life yang bertanggung jawab atas penyelesaian kasus Jiwasraya, dan Rp6 triliun untuk PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
Erick menjelaskan bahwa hasil diskusi juga mencakup alokasi yang akan dimasukkan ke dalam cadangan investasi sebesar Rp12,8 triliun. Detailnya akan tergantung pada rencana cadangan investasi masing-masing perusahaan.
Suntikan dana dari alokasi cadangan investasi ini direncanakan akan diberikan kepada beberapa BUMN lainnya, seperti PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp2 triliun, PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) Rp1 triliun, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Rp3 triliun, PT Industri Kereta Api (Persero) Rp1 triliun, dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) atau ID Food sebesar Rp832 miliar. Selain itu, ada revisi PMN untuk PT PLN (Persero), yang sebelumnya Rp10 triliun, sekarang menjadi Rp5,86 triliun.
Erick menjelaskan bahwa perubahan jumlah PMN ini adalah hasil dari diskusi terakhir. Ia berharap rencana ini akan disetujui, tetapi mekanismenya akan mengikuti apa yang telah diajukan.
Setelah penjelasan dari Erick, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima yang memimpin rapat menyatakan bahwa parlemen menerima penjelasan tersebut. Angka-angka yang dia rinci dalam kesimpulan rapat sama dengan yang telah dijelaskan oleh Erick.
Aria menambahkan bahwa Komisi VI DPR RI akan melanjutkan dengan melakukan pendalaman bersama masing-masing BUMN yang akan menerima alokasi PMN dari cadangan investasi tahun 2024 tersebut. Keputusan kesimpulan rapat ini telah disetujui.
Usai rapat, Erick menjelaskan mengapa jumlah PMN yang direncanakan untuk PLN mengalami penurunan. Ia menegaskan bahwa PMN ini tidak menjadi masalah yang ditolak atau disetujui, tetapi perlu dilihat secara proporsional sesuai dengan konteks dan kebutuhan perusahaan-perusahaan pelat merah tersebut.







