Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan Pemerintah terus menjalin komunikasi dengan negara-negara tetangga terkait kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan.
Pernyataan itu disampaikan pada Minggu, 23 Agustus 2026, di Jakarta.
Menurut Prasetyo, komunikasi dilakukan melalui saluran formal dan informal untuk menanggapi dampak asap dan kebakaran.
Secara resmi, koordinasi lintas negara disalurkan lewat Menteri Luar Negeri Sugiono.
Pemerintah juga telah mengerahkan berbagai sumber daya untuk menanggulangi karhutla di Kalimantan.
Salah satu langkah lapangan adalah penambahan tiga batalyon TNI, atau sekitar 1.500 personel yang didatangkan dari luar Kalimantan.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan personel tersebut tiba pada Sabtu, 22 Agustus 2026 hingga esok paginya untuk memperkuat operasi darat.
Personel TNI akan bekerja bersama tim gabungan lain untuk memaksimalkan pemadaman titik api di wilayah terdampak.
Sektor udara diperkuat dengan penambahan enam helikopter besar water bombing untuk mendukung upaya pemadaman.
Pemerintah juga meningkatkan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca (OMC) sebagai bagian dari strategi penanggulangan.
Penanganan khusus difokuskan pada lahan gambut, yang membutuhkan pendekatan berbeda karena kebakaran bawah tanah.
Untuk itu, pemerintah menambah alat pompanisasi dan bor air pada lahan-lahan gambut guna meredam titik panas bawah tanah.
Kepala Negara menginstruksikan penguatan operasi di lapangan melalui penambahan personel, helikopter water bombing, serta peningkatan OMC.
Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung upaya penanganan karhutla dengan menggelar rapat koordinasi di Pontianak, Kalimantan Barat, dan Palangka Raya, Kalimantan Tengah.
Pada Sabtu, 22 Agustus 2026, Presiden juga meninjau langsung proses pemadaman di Desa Limbung, Kabupaten Kubu Raya untuk memastikan operasi berjalan optimal.
Pemerintah menegaskan penanganan karhutla menjadi prioritas karena dampaknya meluas hingga negara tetangga seperti Malaysia.







