Pemerintah menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif masyarakat dan insan pers yang melaporkan kondisi gedung sekolah yang memerlukan perbaikan.
Peran publik tersebut dinilai mempercepat pendataan sarana pendidikan di lapangan.
Gogot Suharwoto, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, menyatakan setiap laporan sekolah rusak atau terdampak bencana akan ditindaklanjuti oleh tim teknis kementerian.
Menurut Gogot, verifikasi langsung di lokasi menjadi langkah awal sebelum keputusan intervensi dilaksanakan.
Pemerintah berkomitmen melakukan penanganan cepat agar proses belajar mengajar tidak terganggu dalam jangka panjang.
“Kami dengan senang hati menerima informasi dari masyarakat dan media sosial untuk segera kami follow up ke lapangan,” ujar Gogot, dikutip dari Youtube RRI Pro3, Senin, 27 Juli 2026.
Gogot mengimbau agar laporan resmi disampaikan melalui kanal Layanan Terpadu (ULT) Kemendikdasmen yang telah disediakan.
Ia menekankan laporan yang dilengkapi data lokasi dan foto kondisi bangunan akan mempercepat proses verifikasi di lapangan.
Pemerintah menegaskan sekolah terdampak bencana dan fasilitas di wilayah 3T menjadi prioritas utama penanganan.
Tim khusus akan segera dikirim untuk menilai tingkat kerusakan serta menghitung kebutuhan anggaran perbaikan.
Sistem pelaporan terbuka ini juga dirancang untuk mencegah potensi penyelewengan dana revitalisasi di daerah.
“Jika ada sekolah rusak karena bencana atau indikasi penyimpangan, segera laporkan melalui kanal resmi kementerian,” imbau Gogot Suharwoto.
Gatot mengatakan kolaborasi antara warga dan pemerintah diharapkan mempercepat pencapaian target sekolah aman secara nasional.
Kecepatan informasi publik dinilai krusial untuk melindungi hak belajar anak-anak di seluruh negeri.







