Pemerintah mempercepat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mengintensifkan pembangunan dapur pelayanan gizi di wilayah yang paling membutuhkan.
Perhatian khusus diarahkan ke kawasan Indonesia Timur, termasuk Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Maluku.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) RI, Sudaryono, menyampaikan hal ini dalam keterangan persnya di Jakarta, Selasa, 4 Agustus 2026.
Menurut Sudaryono, pemerintah telah menyusun peta prioritas untuk pembangunan dapur MBG berdasarkan kebutuhan masing-masing daerah.
Penetapan lokasi didasarkan pada indikator seperti prevalensi stunting, kondisi geografis, dan tingkat kebutuhan masyarakat terhadap layanan gizi.
Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) direncanakan tidak hanya menambah fasilitas dapur, tetapi juga memperkuat mekanisme distribusi makanan bergizi.
Sistem distribusi ditata agar bahan pangan siap saji dapat menjangkau daerah terpencil dan lokasi dengan akses yang sulit ditempuh.
Strategi penyaluran melibatkan kerja sama lintas sektor, termasuk pemerintah daerah, TNI, Polri, serta berbagai unsur masyarakat setempat.
Kolaborasi serupa diterapkan di wilayah yang menghadapi tantangan keamanan, dengan penyesuaian mekanisme agar bantuan tetap tersalurkan ke anak-anak di kawasan rawan konflik.
Sudaryono menegaskan bahwa kondisi geografis dan situasi keamanan tidak boleh menghalangi hak setiap anak Indonesia memperoleh asupan gizi yang memadai.
Program MBG diposisikan sebagai salah satu upaya utama menurunkan angka stunting sekaligus mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.
Pemerintah memandang pemenuhan gizi sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia menuju visi Indonesia Emas 2045.
Dengan memperluas pembangunan SPPG hingga wilayah terluar, diharapkan akses layanan gizi menjadi lebih merata dan kesenjangan kesehatan antarwilayah berkurang.
Langkah ini sekaligus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia melalui perbaikan status gizi anak-anak.







