Pemerintah memperbesar pasokan beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dengan penambahan alokasi beras medium sebesar 1 juta ton.
Pernyataan terkait disampaikan Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Gusti Ketut AstawaJl pada Selasa, 8 September 2026 di Jakarta.
Keputusan penambahan kuota itu diambil dalam rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan pada Senin, 7 September 2026 di Kantor Kemenko Pangan.
Kebijakan ini ditempuh untuk menjaga kestabilan harga beras, terutama menghadapi musim kemarau yang berdampak melalui fenomena El Nino.
Ketut menyatakan penambahan alokasi dimaksudkan untuk memperbesar pasokan yang bisa diedarkan ke pasar dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
Ia juga menekankan terdapat sisa kuota penyaluran SPHP yang perlu segera dimanfaatkan, yakni sekitar 80 ribu ton untuk didistribusikan.
Sisa alokasi sekitar 80 ribu ton tersebut didorong agar diprioritaskan menyalur ke pasar rakyat dan ritel modern agar lebih mudah dijangkau konsumen.
Selain menambah pasokan, pemerintah menjalankan beberapa instrumen stabilisasi secara bersamaan.
Instrumen yang diaktifkan meliputi penyaluran beras SPHP, operasi pasar, Gerakan Pangan Murah (GPM), serta pengawasan harga dan mutu beras.
Pemerintah menilai perluasan titik distribusi dan bantuan pangan tidak saja menjadi cara mengendalikan harga, tetapi juga memastikan akses beras terjangkau bagi masyarakat.
Untuk menekan harga di daerah yang terindikasi mengalami tekanan, intervensi GPM diperkuat dan pemerintah daerah didorong menggelar kegiatan ini di lokasi yang mudah dijangkau.
Pelaksanaan GPM tidak harus menggunakan tempat berbayar; fasilitas pemerintah seperti kantor kecamatan atau kantor kelurahan dapat dimanfaatkan agar kegiatan lebih terjangkau masyarakat.
Badan Pangan Nasional mencatat GPM telah dilaksanakan sebanyak 8.206 kali sejak Januari hingga 4 September 2026.
Kegiatan GPM tersebut tersebar di 38 provinsi dan 450 kabupaten/kota, sehingga intervensi diharapkan menjangkau wilayah-wilayah yang mengalami tekanan harga.
Pemerintah juga mengaktifkan kembali Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Harga dan Mutu Beras untuk memperketat pengendalian harga.
Satgas ini melibatkan Bapanas, Satgas Pangan Polri, dan Perum Bulog, serta bersinergi dengan pemerintah daerah dan Satgas Pangan di tingkat wilayah.
Dengan pengawasan terkoordinasi, perkembangan harga beras dapat dipantau berkala dan respons terhadap gejolak harga diharapkan lebih cepat.
Badan Pusat Statistik melaporkan inflasi bulanan Agustus 2026 terhadap Juli 2026 sebesar 0,21 persen, sementara inflasi tahunan tercatat 3,19 persen.
Komoditas beras mengalami inflasi bulanan sebesar 0,42 persen dengan andil terhadap inflasi nasional sebesar 0,02 persen.
Meski demikian, tingkat inflasi tahunan 3,19 persen masih berada dalam rentang sasaran pemerintah yaitu 1,5 hingga 3,5 persen, sehingga kondisi gejolak harga pangan dinilai terkendali.







