Pemerintah menutup secara permanen 455 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai tidak memenuhi persyaratan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai bagian dari pengetatan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan kebijakan itu dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Penyelenggaraan Program MBG, Rabu 26 Agustus 2026.
Menurut data yang dipaparkan, terdapat 27.485 SPPG yang telah beroperasi sampai saat ini.
Dari jumlah tersebut, 3.515 SPPG di 324 kabupaten/kota tercatat belum memiliki SLHS.
Sebanyak 3.060 SPPG belum mengajukan permohonan SLHS, sementara 455 SPPG dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sehingga dikenai penutupan permanen.
Secara kumulatif, pemerintah telah menutup 833 SPPG.
Badan Gizi Nasional (BGN) tercatat telah menetapkan 27.022 SPPG berdasarkan data profiling.
Sementara itu, 463 SPPG belum menyerahkan hasil profiling dan berisiko dikenai penangguhan operasional.
Penertiban juga menyasar aspek sumber daya manusia pengelola SPPG.
Sebanyak 249 Kepala SPPG diberhentikan karena berbagai pelanggaran, termasuk kasus keracunan makanan, praktik phishing, ketidakhadiran lebih dari 10 hari kerja, serta pelanggaran indisipliner lainnya.
Pemerintah menegaskan kewajiban disiplin bagi Kepala SPPG, yang harus hadir sejak operasional dimulai sekitar pukul 02.00 dini hari hingga proses distribusi makanan selesai sekitar pukul 08.00–09.00 pagi.
Dalam proses ekspansi MBG, pemerintah memprioritaskan penataan layanan ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Pada tahap pertama, aktivasi SPPG di wilayah 3T difokuskan pada sembilan provinsi, yakni enam provinsi di Papua, Maluku Utara, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur.
Pemerintah menempatkan prioritas pada daerah dengan prevalensi stunting tinggi.
Pada tahap awal aktivasi 3T ditargetkan untuk 111 SPPG, sementara SPPG 3T yang progres pembangunannya di bawah 30 persen tidak menjadi prioritas aktivasi.
Sistem penentuan penerima manfaat MBG turut direformasi; ke depan penetapan target penerima akan ditetapkan oleh BGN, bukan oleh masing-masing SPPG.
Langkah ini dimaksudkan memperkuat pengendalian program dan memastikan jangkauan kepada kelompok yang paling membutuhkan.
Pemerintah memberi prioritas kepada kelompok 3B, santri dan siswa sekolah keagamaan, serta masyarakat di wilayah 3T.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, target penerima manfaat kelompok 3B yang terdiri atas ibu hamil, ibu menyusui, dan balita mencapai 21.985.314 orang.
Pendistribusian kepada kelompok tersebut akan dilakukan oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN.
Pemerintah menegaskan evaluasi pelaksanaan MBG akan dilanjutkan secara berkelanjutan untuk memastikan program semakin aman, berkualitas, tepat sasaran, dan akuntabel.







