JENGGALA.ID – Pemerintah akan memperketat pengawasan terhadap bisnis jasa titip (jastip) guna mengurangi banjir barang impor. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pengawasan terhadap jastip barang impor juga akan diperketat di pelabuhan dengan kerjasama Direktorat Jenderal Imigrasi.
“Ini adalah kerja sama dengan Direktorat Jenderal Imigrasi agar tidak ada yang memanfaatkan impor jasa titipan dengan bolak-balik,” kata Airlangga di Istana Presiden, Jakarta, pada Jumat (6/10).
Kementerian Keuangan saat ini mengatur bahwa barang pribadi penumpang dengan nilai pabean FOB (Free on Board) hingga US$500 per orang akan bebas dari bea masuk. Namun, jika nilainya melebihi US$500 per orang, akan dikenakan bea masuk dan pajak impor, seperti berikut: Bea Masuk sebesar 10 persen (tarif tetap), PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebesar 11 persen, dan PPh (Pajak Penghasilan) sebesar 0,5-10 persen (jika memiliki NPWP) atau 1-20 persen (jika tidak memiliki NPWP).
“Apa yang telah diatur oleh Kementerian Keuangan adalah bahwa barang titipan yang nilainya kurang dari US$500 akan bebas bea masuk,” jelasnya.
Airlangga menjelaskan bahwa langkah pengawasan yang lebih ketat terhadap jastip ini merupakan respons atas keluhan dari asosiasi dan masyarakat terkait banjir barang impor yang mengganggu pasar tradisional. Saat ini, pasar tradisional mengalami penurunan pengunjung, sementara penjualan barang impor melalui platform e-commerce terus meningkat.
Airlangga juga menyoroti bahwa impor barang dapat mengganggu pangsa pasar dan produksi barang dalam negeri, terutama dalam konteks impor ilegal pakaian bekas yang semakin marak. Selain itu, hal ini dapat berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor industri.
“Oleh karena itu, perlu adanya perubahan regulasi terkait hal ini,” tegas Airlangga.







