Pemerintah mempercepat program revitalisasi infrastruktur sekolah untuk menghadirkan fasilitas pendidikan yang aman dan layak bagi seluruh peserta didik.
Upaya ini dirancang agar proses pembelajaran berlangsung dengan kondisi yang nyaman dan mendukung kualitas pendidikan di lapangan.
Sistem Dapodik diberlakukan untuk membatasi penerimaan siswa baru secara otomatis pada sekolah berstatus rusak berat hingga total.
Langkah tersebut dimaksudkan agar prioritas perbaikan fisik dapat dilaksanakan sebelum kembali membuka layanan pembelajaran secara penuh.
Pada tahun 2026, pemerintah menargetkan pembenahan sebanyak 70 ribu hingga 71 ribu satuan pendidikan.
“Kami menargetkan tahun 2028 tidak ada lagi sekolah atau ruang kelas yang rusak di Indonesia,” ungkap Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Gogot Suharwoto, seperti dilansir dari Youtube RRI Pro3, Senin, 27 Juli 2026.
Dana untuk revitalisasi disalurkan langsung ke rekening masing-masing sekolah penerima manfaat.
Sekolah bersama komite sekolah diberi keleluasaan mengelola anggaran perbaikan melalui skema swakelola secara mandiri.
Pemerintah juga menerapkan empat lapis sistem pengawasan untuk memastikan pengerjaan konstruksi sesuai standar baku.
Pengawasan ketat ini melibatkan konsultan teknis lapangan, akademisi perguruan tinggi, hingga pendampingan dari pihak Kejaksaan.
“Revitalisasi ini dilakukan secara transparan dan tanpa pungutan biaya. Demi menjaga kualitas bangunan,” ujar Gogot.
Ia mengimbau masyarakat untuk ikut mengawal jalannya revitalisasi dengan memanfaatkan kanal pengaduan resmi kementerian.
Setiap masukan konstruktif dari warga akan menjadi bahan evaluasi cepat bagi tim Inspektorat Jenderal di lapangan.
Melalui sinergi lintas sektor tersebut, pemerintah berupaya memperkuat fondasi infrastruktur pendidikan hingga ke pelosok negeri.
Fasilitas yang lebih berkualitas diharapkan mendorong terciptanya ekosistem belajar yang lebih inklusif dan berkemajuan.







