Pemerintah menetapkan batas waktu maksimal lima hari untuk penyelesaian izin tenaga kerja asing (TKA).
Pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, di kantor BKPM, Jakarta, Rabu, 9 September 2026.
Rosan menjelaskan target waktu tersebut dimaksudkan untuk memberi kepastian pelayanan bagi pelaku usaha dan investor.
Ia menambahkan pemerintah juga menyiapkan skema otomatis penerbitan izin apabila proses administrasi tidak rampung dalam jangka waktu yang ditetapkan.
Menurut Rosan, estimasi waktu yang realistis berkisar antara empat hingga lima hari, dengan komitmen bahwa jika melewati batas itu izin tetap akan dikeluarkan.
Proses perizinan akan tetap melibatkan kementerian terkait yang memiliki kewenangan di bidang ketenagakerjaan dan keimigrasian.
Pemerintah mengintegrasikan tiga platform untuk mempercepat alur ini: Online Single Submission (OSS) Kementerian Investasi serta sistem Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Dengan penggabungan sistem tersebut, proses antarkementerian diharapkan berjalan dalam satu alur layanan yang saling terhubung sehingga mengurangi waktu tunggu.
Rosan menegaskan bahwa meskipun perizinan masuk melalui BKPM, keputusan akhir tetap melalui verifikasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Penerapan sistem terintegrasi ini ditargetkan mulai beroperasi pada akhir September 2026.
Pemerintah berharap mekanisme baru ini tidak hanya memangkas waktu administrasi tetapi juga memperbaiki iklim investasi di dalam negeri.







