Pemerintah mempercepat proses legalisasi produk usaha mikro dan kecil (UMK) di sektor pangan olahan melalui program SAPA SEMESTA UMK Pangan Olahan.
Program ini dijalankan lewat kerja sama antara Kementerian UMKM dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
SAPA SEMESTA dirancang untuk mempercepat pendampingan hingga penerbitan Nomor Izin Edar (NIE) BPOM bagi pelaku UMK.
Langkah tersebut diharapkan membuka akses pasar nasional dan mendukung peluang ekspor bagi produk UMK pangan olahan.
Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menyampaikan hal ini dalam pernyataan publik pada Senin 27 Juli 2026.
Menurut data Kementerian UMKM, terdapat lebih dari enam juta UMKM yang bergerak di sektor makanan dan minuman pada 2025.
Kendati jumlahnya besar, masalah legalitas produk masih menjadi hambatan utama dalam meningkatkan daya saing usaha-usaha tersebut.
BPOM mencatat sekitar 4,2 juta UMK bergerak khusus di sektor pangan olahan, namun baru sekitar 1,6 juta pelaku usaha yang telah memiliki sertifikasi BPOM.
Pemerintah menargetkan peningkatan jumlah UMK yang memperoleh NIE BPOM sehingga produk yang dipasarkan memiliki jaminan keamanan dan nilai tambah di pasar.
Maman menekankan bahwa percepatan penerbitan izin edar harus dilakukan tanpa mengurangi mutu dan standar perizinan demi melindungi konsumen sekaligus meningkatkan kompetitivitas UMKM.
Pelaksanaan SAPA SEMESTA melibatkan BPOM, Kementerian UMKM, perguruan tinggi, serta Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (GAPMMI).
Selain pendampingan administrasi perizinan, program ini menyediakan edukasi terkait pengembangan produk dan pemenuhan standar keamanan pangan bagi pelaku usaha.
Kepala BPOM, Taruna Ikrar, menegaskan bahwa percepatan layanan tidak berarti pelonggaran pengawasan; semua produk pangan olahan dan kosmetik tetap harus memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan manfaat sebelum mendapatkan izin edar.
Sebagai bagian dari program, Kementerian UMKM dan BPOM menyerahkan Nomor Izin Edar secara simbolis kepada UMK binaan dari 14 Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM.
Dari 441 UMK yang didampingi, tercatat 182 UMK telah berhasil memperoleh izin edar BPOM.







