Pemerintah memberikan kelonggaran terkait penempatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) sebagaimana diatur dalam Pasal 18A Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2026.
Ketentuan pelaksana Pasal 18A dituangkan melalui empat keputusan yang dihasilkan dari Rapat Koordinasi Tingkat Menteri pada 23 Juli 2026, menurut penjelasan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso di Jakarta, dikutip Satu, 29 Agustus 2026.
Keempat keputusan tersebut mencakup penetapan negara mitra, kriteria eksportir yang berhak memanfaatkan fasilitas, daftar bank devisa sebagai tempat penempatan DHE SDA, serta mekanisme aliran data eksportir untuk penyusunan daftar yang memenuhi syarat.
Secara prinsip, seluruh DHE SDA wajib direpatriasi 100 persen ke dalam Sistem Keuangan Indonesia.
Untuk sektor migas diberlakukan kewajiban penempatan minimal 30 persen selama paling singkat 3 bulan pada Rekening Khusus DHE SDA.
Sektor nonmigas dikenakan kewajiban penempatan 100 persen selama 12 bulan, dengan penempatan dilakukan di bank devisa BUMN.
Pemanfaatan DHE SDA sektor nonmigas dibolehkan untuk sejumlah tujuan terbatas agar likuiditas dan fungsi fiskal tetap terjaga.
Pertama, penukaran sebagian ke Rupiah diperkenankan dengan batas maksimal 50 persen dari DHE SDA.
Kedua, dana dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada pemerintah, termasuk pembayaran pajak dan PNBP.
Ketiga, pembayaran dividen dalam valuta asing juga termasuk tujuan yang diizinkan.
Keempat, penggunaan untuk pengadaan barang dan jasa, termasuk barang modal, diizinkan sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.
Kelima, pembayaran pinjaman hingga kebutuhan modal kerja diperbolehkan asal dana tetap ditempatkan pada Rekening Khusus valas.
Pasal 18A juga memuat ketentuan khusus terkait pelaksanaan perjanjian bilateral atau kesepahaman lainnya mengenai perdagangan antara Indonesia dan negara mitra.
Untuk sektor pertambangan, aturan menegaskan kewajiban penempatan minimal 30 persen dengan jangka waktu paling singkat 3 bulan sejak dana masuk ke Rekening Khusus DHE SDA.
Penempatan dan kegiatan penukaran ke Rupiah dapat dilaksanakan melalui bank yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.
Pemerintah menetapkan lima negara mitra yang memenuhi kriteria Pasal 18A, yaitu Amerika Serikat, Tiongkok, Hong Kong, Australia, dan Kanada.
Kelimanya dipilih karena merupakan negara dengan nilai investasi terbesar di sektor pertambangan Indonesia dan memiliki perjanjian bilateral atau kesepahaman perdagangan dengan Indonesia.
Dari sisi eksportir, hanya perusahaan pertambangan berbentuk Perseroan Terbatas yang memenuhi syarat untuk memperoleh fasilitas Pasal 18A.
Ada persyaratan kepemilikan yang harus dipenuhi, yakni memiliki paling sedikit satu pemegang saham dari negara mitra yang ditetapkan, dengan porsi kepemilikan minimum 10 persen.
Daftar eksportir yang memenuhi syarat akan dipublikasikan selambat-lambatnya pada minggu kedua Oktober 2026 melalui laman resmi Bank Indonesia.
Daftar ini akan menjadi dasar pengawasan pemenuhan kewajiban DHE SDA untuk Pemberitahuan Pabean Ekspor bulan September 2026.
Pemerintah juga menunjuk 15 bank devisa sebagai tempat penempatan Rekening Khusus DHE SDA bagi eksportir yang memanfaatkan fasilitas Pasal 18A.
Kelompok bank devisa BUMN yang ditetapkan meliputi Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Tabungan Negara, dan Bank Syariah Indonesia.
Kelompok bank devisa non-BUMN yang ditetapkan antara lain Standard Chartered Bank, Deutsche Bank AG, MUFG Bank, Ltd., JP Morgan Chase Bank, N.A., Citibank, N.A., Bank of China, PT Bank ICBC Indonesia, PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk, PT Bank SMBC Indonesia Tbk, dan PT Bank HSBC Indonesia.







