Jenggala.id – Pemerintah memutuskan untuk membatalkan rencana penerapan pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang sebelumnya dijadwalkan mulai April 2026. Kebijakan tersebut semula dirancang sebagai bagian dari upaya efisiensi energi nasional.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Pratikno, menegaskan bahwa kegiatan belajar mengajar akan tetap berlangsung secara normal melalui sistem tatap muka di sekolah. Ia memastikan tidak ada perubahan dalam mekanisme pembelajaran saat ini.
“Proses pembelajaran siswa tetap berjalan seperti biasa,” ujar Pratikno dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu, 25 Maret 2026.
Pratikno menjelaskan bahwa opsi pembelajaran hybrid sempat menjadi bahan pembahasan lintas kementerian. Namun, pemerintah menilai bahwa penerapan sistem daring belum menjadi kebutuhan mendesak saat ini.
Menurutnya, pemerintah lebih mengutamakan kualitas pendidikan agar tetap optimal. Hal ini sejalan dengan program peningkatan mutu pendidikan nasional yang tengah dijalankan.
Ia juga menambahkan bahwa keputusan tersebut merupakan hasil koordinasi berbagai kementerian, termasuk Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama. Seluruh pihak sepakat bahwa menjaga pembelajaran tetap berlangsung secara tatap muka penting untuk stabilitas pendidikan.
Meski rencana efisiensi energi tetap menjadi perhatian, pemerintah akan menerapkannya secara hati-hati. Pendekatan yang digunakan harus berbasis data agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, khususnya di sektor pendidikan.
Sebelumnya, pemerintah sempat mengusulkan penerapan pembelajaran daring sebagai salah satu strategi penghematan energi. Namun, kebijakan tersebut kini ditunda dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi pendidikan saat ini.







