Pemerintah melanjutkan upaya penyelesaian hak 459 buruh PT Jabatex yang belum menerima pesangon selama 12 tahun dengan nilai total sekitar Rp59 miliar.
Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, menyampaikan bahwa langkah hukum akan ditempuh terhadap perusahaan karena dinilai tidak memenuhi kewajiban kepada pekerja.
Menurut Said, upaya hukum tersebut termasuk kemungkinan tuntutan pidana terhadap perusahaan, namun tidak menghapus kewajiban perusahaan untuk membayar pesangon.
Pada Jumat, 28 Agustus 2026, Said mengungkapkan upaya penyegelan aset yang masuk boedel kepailitan belum dapat dilaksanakan karena pintu gerbang lokasi aset dikunci sehingga tim tidak dapat masuk.
Said menyatakan kondisi pintu yang terkunci menjadi indikasi tidak adanya itikad baik dari pihak pengusaha dalam menyelesaikan kewajiban kepada pekerja.
Pemerintah berharap proses eksekusi aset dapat dijalankan sesuai ketentuan hukum sehingga hasil pengelolaan aset dapat digunakan untuk menyelesaikan hak-hak buruh PT Jabatex.
Direktur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kemnaker, Arnando JP Siregar, mengatakan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan jurusita pengadilan untuk menentukan langkah eksekusi terkait kepailitan perusahaan.
Arnando berharap dalam waktu dekat jurusita dapat melakukan eksekusi dan kurator segera menghitung nilai aset untuk membayar upah serta pesangon buruh.
Ia menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memastikan persoalan ini tidak berlarut-larut, dan bahwa Menteri Pertahanan Prabowo telah menegaskan perlunya kehadiran negara dalam penyelesaian kasus tersebut.
Penyelesaian hak buruh tersebut terkait status kepailitan PT Jabatex berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tercantum dalam Nomor 119/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.
Said Iqbal sebelumnya telah mendatangi aset perusahaan di Cibodas, Kota Tangerang untuk mendorong percepatan pembayaran pesangon bagi 459 buruh yang tertunda selama 12 tahun.







