Pemerintah menjamin ketersediaan crude palm oil (CPO) tetap seimbang seiring pelaksanaan program B50.
Kebutuhan industri dan masyarakat, termasuk pasokan minyak goreng, menjadi prioritas dalam pengelolaan bahan baku tersebut.
Menurut Tenaga Ahli Badan Komunikasi RI, Aditya Laksmana, aturan dibuat agar produsen CPO memprioritaskan kebutuhan domestik sebelum melayani permintaan dari sektor lain.
Aditya juga menyatakan pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah agar kekhawatiran publik terkait pasokan tidak menjadi kenyataan.
Pernyataan itu disampaikan dalam perbincangan bersama RRI Pro 3, Jumat, 10 Juli 2026.
Pemerintah menegaskan upaya menjaga keseimbangan alokasi CPO antara ekspor, program B50, dan kebutuhan industri dalam negeri.
Peluncuran B50 disebut oleh pemerintah sebagai babak baru dalam kebijakan energi nasional yang bertujuan mengurangi ketergantungan terhadap impor solar.
Melalui kebijakan ini, pemanfaatan minyak sawit dalam negeri diperkirakan akan meningkat.
Selama ini, sebagian kebutuhan solar masih dipenuhi melalui impor sehingga pengalihan ke B50 diharapkan mengurangi impor tersebut.
Pemerintah juga telah berkoordinasi dengan sejumlah pabrikan kendaraan dari Jepang dan Eropa untuk membahas penyesuaian mesin dari penggunaan B40 menuju B50.
Optimisme disampaikan bahwa proses transisi tersebut dapat berlangsung lancar.
B50 merupakan bahan bakar berisi 50 persen biodiesel berbahan baku FAME dan 50 persen solar fosil.
Kebijakan ini menghubungkan sektor energi, sawit, perdagangan, industri, dan ketahanan energi nasional.







