Pemerintah mempercepat pemulihan sekitar 57.295 hektare sawah yang terdampak bencana hidrometeorologi di Provinsi Aceh.
Data itu disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Pertanian, Sistem Pengairan, dan Daerah Aliran Sungai yang digelar di Banda Aceh pada Jumat, 7 Agustus 2026.
Rinciannya menunjukkan 27.483 hektare mengalami kerusakan ringan, 13.404 hektare rusak sedang, 16.283 hektare rusak berat, dan 125,2 hektare hilang akibat perubahan fungsi lahan.
Sampai saat ini, optimasi lahan rusak ringan telah dilakukan pada 6.706 hektare, sementara rehabilitasi untuk lahan rusak sedang mencapai 4.393 hektare.
Dari sisi perencanaan, pelaksanaan detail design review serta survei, investigasi, dan desain (SID) telah mencakup 39.409 hektare atau 75 persen dari target 52.394 hektare per 5 Agustus 2026.
Pekerjaan konstruksi telah rampung pada 16.780 hektare atau setara dengan 32 persen dari target.
Kepala Posko Wilayah Aceh Satgas PRR, Safrizal ZA, menyatakan FGD bertujuan menyelaraskan program pertanian, pengairan, dan pemulihan daerah aliran sungai agar tindakan di kabupaten/kota berjalan lebih cepat dan terintegrasi.
Menurut Safrizal, pemulihan lahan harus diiringi pemulihan jaringan irigasi, normalisasi sungai, penyediaan sumber air, serta perbaikan saluran primer, sekunder, dan tersier.
Ia juga menekankan perlunya koordinasi antar Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum, pemerintah daerah, perguruan tinggi, kelompok tani, hingga TNI untuk memastikan sawah yang direhabilitasi kembali produktif.
Untuk lahan yang rusak berat, penanganan dipersiapkan lebih teliti dengan pendekatan berbeda-beda sesuai kondisi lapangan.
Di Kabupaten Aceh Utara, misalnya, luas sawah rusak berat tercatat sekitar 4.679 hektare.
Beberapa lahan tertimbun lumpur setebal 1,5 hingga 2 meter dan mengalami perubahan struktur tanah, sehingga intervensi harus dimulai dengan pengambilan sampel sedimen dan kajian kesuburan tanah.
Berdasarkan hasil uji, langkah pemulihan dapat berupa rehabilitasi lahan, pencetakan sawah pengganti, atau pengalihan terbatas menjadi lahan pertanian kering atau kebun dengan komoditas yang sesuai.
Pemerintah akan melibatkan perguruan tinggi untuk mempercepat proses SID dan memastikan keputusan pemulihan didasarkan pada kajian ilmiah serta kebutuhan petani.
Safrizal meminta agar proses SID tidak lagi memakan waktu lebih dari dua bulan agar konstruksi bisa segera dimulai, dan menyebut Kementerian Pertanian telah menyiapkan anggarannya.
Percepatan pemulihan juga berlangsung di Kabupaten Aceh Barat.
Hingga 6 Agustus 2026, realisasi keuangan kegiatan Kementerian Pertanian di Aceh Barat tercatat Rp4,53 miliar atau 75,3 persen dari pagu Rp6,019 miliar.
Anggaran tersebut dipakai untuk mendukung optimalisasi lahan rusak ringan seluas 1.308 hektare di delapan kecamatan yang melibatkan 96 kelompok tani.
Secara provinsi, realisasi keuangan bantuan pertanian mencapai Rp253,5 miliar atau 49,2 persen dari total pagu Rp515,2 miliar.
Rincian pagu itu meliputi optimalisasi lahan rusak ringan sebesar Rp85,6 miliar, rehabilitasi lahan rusak sedang Rp63,7 miliar, kegiatan irigasi Rp100,2 miliar, serta pembangunan jalan usaha tani Rp3,9 miliar.
Bantuan benih padi telah disalurkan untuk luasan 26.177 hektare, dan dari total itu sebanyak 10.416 hektare sudah ditanami.
Perwakilan Tim Satgas PRR Aceh dari Kementerian Dalam Negeri, Imran, meminta percepatan realisasi anggaran menjadi perhatian bersama menjelang masa tanam.
Imran mencatat realisasi baru mencapai kurang dari setengah dari pagu Rp515,2 miliar dan mendesak agar pemulihan lahan selesai lebih cepat sebelum musim tanam dimulai.







