Pemerintah tengah mendorong pembangunan jaringan kereta khusus logistik di Kalimantan dengan pendanaan yang tidak bersumber dari APBN.
Skema pembiayaan yang ditawarkan adalah bekerja sama dengan pihak swasta melalui skema investasi non-APBN.
Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, menyatakan target pembangunan mencapai 2.772 kilometer jalur rel di Pulau Kalimantan.
Tujuan utamanya adalah memperkuat konektivitas antarkawasan dan mempermudah distribusi logistik di seluruh wilayah pulau tersebut.
Presiden Prabowo Subianto menurut Dudy telah meminta percepatan realisasi proyek ini, namun kemajuan tetap terkait kesiapan investor.
“Presiden Prabowo mendorong kereta logistik dibangun di Kalimantan. Tapi kita harus tunggu bagaimana kesiapan investor, karena bangun kereta ini kan gak murah itu,” kata Dudy melalui keterangannya, Minggu, 28 Juni 2026.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menyebut pemerintah akan membentuk sebuah komite lintas kementerian dan lembaga.
Komite itu dimaksudkan untuk menampung masukan dari berbagai pihak dan menyempurnakan perencanaan.
Perbaikan yang diupayakan meliputi penyelarasan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (Ripnas) agar sesuai kebutuhan di Kalimantan.
“Kalimantan belum memiliki jaringan kereta api, padahal pulau ini memiliki potensi sumber daya alam yang besar. Termasuk sektor mineral, yang membutuhkan dukungan infrastruktur transportasi memadai,” ujarnya.







