Pemerintah resmi memperkenalkan Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman Anak (Gernas RANA) sebagai langkah untuk menciptakan lingkungan belajar yang bebas dari kekerasan dan nyaman bagi anak-anak.
Peluncuran gerakan ini dilakukan bertepatan dengan pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di Kota Malang, Jawa Timur.
Acara peluncuran dihadiri oleh Menko PMK Pratikno, Menteri PPPA Arifah Fauzi, serta Mendikdasmen Abdul Mu’ti.
Pratikno menekankan bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari prestasi akademik semata, melainkan juga kondisi fisik, mental, sosial, dan spiritual anak.
Menurutnya, kekerasan pada anak memiliki dampak luas yang dapat mengganggu kesehatan mental, proses pembelajaran, dan prospek masa depan mereka.
Pernyataan Pratikno tersebut disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa, 14 Juli 2026.
Ia menyoroti pentingnya memulai perlindungan anak dari lingkungan terdekat, seperti keluarga dan satuan pendidikan, serta memperluas perhatian ke ruang publik dan ruang digital.
Pratikno juga menegaskan bahwa upaya perlindungan anak harus melibatkan peran aktif orang tua, tenaga pendidik, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan.
Menteri PPPA Arifah Fauzi menyebut Gernas RANA sebagai inisiatif lintas sektor yang bertujuan menjaga hak-hak anak.
Arifah menjelaskan bahwa gerakan ini ditujukan untuk menghadirkan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal di berbagai ranah.
Ia menyatakan bahwa MPLS seharusnya menjadi pintu masuk bagi anak untuk merasakan kebahagiaan, rasa aman, dan kenyamanan saat memasuki lingkungan sekolah.
Arifah berharap sekolah dapat menyediakan suasana ramah anak sehingga peserta didik dapat berkembang tanpa rasa takut.
Dalam paparan yang sama, Arifah merujuk pada data SIMFONI PPA 2025 yang menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak masih menjadi tantangan besar dalam perlindungan anak.
Data tersebut mencatat sebagian besar korban adalah anak perempuan, dengan banyak kasus terjadi di rumah dan sekolah — lingkungan yang seharusnya aman.
Selain bentuk kekerasan konvensional, Arifah menyoroti ancaman di ruang digital, termasuk perundungan, yang berdampak signifikan terhadap kesehatan mental dan masa depan anak.
Ia menekankan bahwa upaya perlindungan anak tidak bisa dijalankan oleh satu pihak saja, melainkan memerlukan komitmen dan kolaborasi semua pihak terkait.







