Pemerintah bersama DPR RI mengintensifkan pembahasan Peraturan Presiden mengenai ekosistem ojek daring dan aplikator.
Tujuan pembahasan adalah merumuskan ketentuan tarif untuk layanan angkutan orang, pengantaran barang, serta makanan.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan proses finalisasi melibatkan sejumlah kementerian.
Pernyataan itu disampaikan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 18 Agustus 2026.
Menurut Dasco, pembagian kewenangan antar-kementerian akan diatur agar masing-masing pihak menangani ranahnya.
Ia menyebut tarif untuk barang dan makanan akan ditetapkan oleh Komdigi, sedangkan tarif angkutan orang menjadi wewenang Kementerian Perhubungan.
Peran pengelolaan pelaku transportasi daring disebut akan berada di bawah Kementerian UMKM.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman memastikan pemerintah akan mengadakan dialog kembali dengan asosiasi dan komunitas pengemudi ojek daring sebelum Perpres diundangkan.
Pertemuan tersebut dijadwalkan berlangsung sebelum Perpres ditandatangani, paling lambat awal September 2026.
Maman menegaskan regulasi dimaksud tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan pengemudi, tetapi juga membuka kesempatan pengembangan usaha lain.
Ia menekankan harapan agar para pengemudi ojek daring dapat tumbuh dan mencapai kesejahteraan melalui beragam sumber penghasilan.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menambahkan ketentuan terkait biaya jasa aplikasi untuk layanan angkutan orang sudah pernah diatur melalui keputusan Menteri Perhubungan.
Dudy menjelaskan proses penyusunan Perpres memakan waktu karena cakupan awal yang hanya untuk transportasi orang kini diperluas mencakup pengantaran barang dan makanan.
Pemerintah berharap hasil pembahasan dengan seluruh pemangku kepentingan memberikan kepastian bagi pengemudi, konsumen, dan perusahaan aplikasi dalam ekosistem transportasi daring.







