Pemerintah bersama Kejaksaan Agung menyiapkan langkah hukum untuk mengatur ekspor mineral yang mengandung logam tanah jarang (LTJ) sembari menyelesaikan penyempurnaan regulasi terkait mineral kritis.
Salah satu upaya yang ditempuh adalah penyusunan legal opinion oleh Kejaksaan Agung untuk mengatasi perbedaan penafsiran aturan di lapangan sehingga para eksportir, surveyor, dan aparat pemerintahan memiliki pedoman yang sama.
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman menyatakan legal opinion itu dimaksudkan untuk memperkuat kepastian hukum selama proses penyempurnaan regulasi berlangsung.
Pernyataan Dudung disampaikan pada konferensi pers di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 3 Agustus 2026.
Pemerintah dan aparat penegak hukum sepakat bahwa larangan ekspor hanya berlaku untuk logam tanah jarang ketika LTJ merupakan produk utama.
Sementara itu, produk pertambangan yang hanya mengandung LTJ sebagai unsur ikutan tetap dapat diekspor sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.
Penerapan pengawasan dan penegakan hukum akan diteruskan dengan landasan aturan yang jelas, data yang valid, hasil pengujian yang dapat dipertanggungjawabkan, serta koordinasi lintas instansi.
Koordinasi antar-kementerian dan lembaga dipercepat untuk mempercepat penyusunan batas kandungan LTJ, metode pengujian laboratorium, dan mekanisme verifikasi.
Percepatan koordinasi ini dilakukan menyusul terhambatnya kegiatan ekspor mineral yang mengandung LTJ, sehingga pembahasan teknis diprioritaskan.
Pembahasan tersebut melibatkan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian ESDM dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba).
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menjelaskan bahwa koordinasi dilakukan untuk menilai kondisi existing yang ada saat ini.
Pernyataan Yuliot disampaikan di Gedung BRIN, Jakarta, Selasa, 28 Juli 2026.
Pemerintah sejatinya telah melarang ekspor mineral mentah, termasuk yang mengandung LTJ.
Namun hingga kini belum ada ketentuan yang mengatur batas maksimal kandungan LTJ sebagai mineral ikutan dalam komoditas yang diekspor.
Dengan penyempurnaan regulasi, pemerintah berharap memberi kepastian hukum bagi pelaku usaha, memperkuat pengawasan ekspor, dan mendukung pengembangan industri hilirisasi mineral di dalam negeri.







