Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menanggapi usulan Ikatan Dokter Indonesia tentang besaran take home pay minimum bagi dokter.
Ikatan Dokter Indonesia mengusulkan pendapatan minimal sebesar Rp 30,8 juta per bulan untuk dokter umum dan Rp 110 juta per bulan untuk dokter spesialis.
Budi mengatakan pemerintah tengah berdialog dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) demi kesetaraan dengan aparatur negeri serta berkonsultasi ke Kementerian Keuangan untuk menilai kemampuan fiskal.
Presiden Prabowo sudah memberikan persetujuan atas tunjangan khusus bagi dokter spesialis yang bertugas di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) sebesar Rp30 juta per bulan.
Tunjangan tersebut disiapkan agar penempatan dokter tidak terkonsentrasi di kota-kota besar, melainkan merata hingga wilayah 3T.
Pemerintah juga sedang mempertimbangkan skema tunjangan serupa untuk dokter umum dan dokter gigi yang mengabdi di kawasan 3T.
Kementerian Kesehatan mencatat kekurangan dokter gigi, sementara hasil Cek Kesehatan Gratis (CKG) menunjukkan 40 persen masalah kesehatan berkaitan dengan gigi.
Usulan tunjangan untuk dokter dan dokter gigi dibahas bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Keuangan.
Budi menyatakan angka rinci terkait proposal tunjangan belum dapat dipublikasikan karena masih menunggu persetujuan Menpan RB, Bappenas, dan Kementerian Keuangan.
Pemerintah telah menerbitkan Surat Keputusan izin operasional untuk 25 program studi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) baru di Rumah Sakit Penyelenggara Pendidikan Utama (RSPPU) Tahap I Tahun 2026.
Langkah ini dimaksudkan untuk mengatasi kekurangan dokter spesialis di dalam negeri.
Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman menyampaikan keputusan tersebut usai memimpin rapat menteri di Kantor Staf Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 31 Agustus 2026.
Dudung menjelaskan pembukaan prodi PPDS baru merupakan tindak lanjut dari pidato kenegaraan Presiden pada 14 Agustus 2026 di DPR/MPR.
Menurut Presiden, Indonesia kekurangan 268.073 tenaga spesialis medis.
Presiden juga menegaskan kebutuhan tambahan sebanyak 55.712 dokter spesialis yang harus segera didistribusikan ke 481 kota maupun kabupaten.
Dudung menekankan bahwa angka-angka tersebut merepresentasikan kebutuhan nyata atas hak hidup sehat bagi masyarakat Indonesia.







