Surat Edaran Menteri Sekretaris Negara Nomor B-17/M/S/TU.00.03/08/2026 menginstruksikan pemberian kelonggaran dalam pengaturan kerja pada 18 Agustus 2026 untuk memberi ruang perayaan dan makna atas HUT ke-81 Republik Indonesia.
Panduan ini ditujukan kepada pimpinan instansi pemerintah, lembaga publik, serta perusahaan swasta agar mempertimbangkan fleksibilitas kerja bagi seluruh pegawai di lingkungan masing-masing pada tanggal tersebut.
Namun, kelonggaran yang dimaksud tidak bersifat mutlak dan pelaksanaannya mesti disesuaikan dengan kondisi organisasi.
Penetapan skema kerja fleksibel harus mempertimbangkan beban kerja serta kebutuhan operasional yang berlaku pada setiap entitas.
Masing-masing instansi dan perusahaan diberi kebebasan untuk merancang mekanisme pelaksanaan sesuai kebutuhan internal, dengan tetap menjaga produktivitas kerja.
Untuk sektor yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat—termasuk pelayanan kesehatan, perbankan, telekomunikasi, energi, keamanan, ketertiban, transportasi, dan layanan esensial lainnya—pengaturan khusus diminta agar layanan tidak terganggu.
Instansi dan perusahaan di sektor tersebut diimbau menata penugasan pegawai secara proporsional sehingga pelayanan publik tetap berjalan optimal.
Kebijakan ini menekankan upaya menyeimbangkan kesempatan masyarakat merayakan dan mensyukuri kemerdekaan dengan keberlangsungan pelayanan dan operasi organisasi.







