Pemerintah mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan menghentikan kegiatan yang berpotensi memicu kebakaran selama musim kemarau.
Kondisi cuaca yang sangat kering membuat percikan api sekecil apa pun berisiko menyebar di lahan dan ranting kering.
Pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam keterangan di Jakarta, Senin, 10 Agustus 2026.
Ia meminta warga untuk lebih berhati-hati dan menghindari tindakan yang dapat menyebabkan kebakaran tak terkendali.
Dampak fenomena El-Nino tercermin dari munculnya titik api di sejumlah wilayah, termasuk Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.
Sekaligus, kebakaran besar melanda Taman Nasional BromoTengger Semeru di Jawa Timur.
Pemerintah pusat terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Koordinasi juga melibatkan aparat penegak hukum, Kementerian Kehutanan, dan Balai Taman Nasional untuk upaya pemadaman.
Upaya pemadaman diarahkan berlangsung secara terus-menerus hingga api berhasil dikendalikan.
Menurut Prasetyo, titik api masih banyak ditemukan di beberapa wilayah dengan konsentrasi tinggi di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.
Pemerintah menyiapkan pemanfaatan teknologi seperti Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk mendukung pengendalian karhutla.
Pelaksanaan OMC akan melibatkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Namun OMC tidak dapat diberlakukan di semua lokasi karena sangat bergantung pada kondisi cuaca setempat.
Selain itu, sarana pendukung seperti water bombing, helikopter, dan pesawat dipersiapkan untuk operasi pemadaman.
Semua peralatan dimonitor dan dikoordinasikan sesuai petunjuk serta perintah Presiden pada malam sebelumnya.
Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago menyatakan pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk penanganan karhutla.
Djamari menegaskan Presiden Prabowo siap mengeluarkan dana yang diperlukan; ia mengatakan, “Saya selalu tanya kepada kepala BNPB, anggaran berapa? Berapapun Presiden akan mengeluarkan demi kepentingan mengatasi ini.”
Pernyataan tersebut disampaikan di Gedung Kemenkopolkam, Jakarta, Senin, 10 Agustus 2026.
Pemerintah mengidentifikasi enam provinsi yang menjadi perhatian utama terkait karhutla: Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.







