Pemerintah menaikkan pagu Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk perumahan menjadi 50 triliun rupiah, menurut pernyataan resmi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.
Langkah itu diumumkan bersamaan dengan paket percepatan program tiga juta rumah rakyat yang dipaparkan di Stasiun Manggarai, Jumat, 21 Agustus 2026.
Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo menyatakan pihaknya melakukan pemangkasan hambatan birokrasi perbankan melalui koordinasi lintas lembaga negara.
Maruarar menjelaskan akses Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan menjadi terbuka setelah kepemimpinan baru di OJK, yakni Ibu Kiki.
Menurut Menteri, keterbukaan SLIK tersebut berdampak langsung pada penyaluran FLPP, yang meningkat sekitar 50.000 unit dalam waktu dua bulan.
Proses hibah lahan dari Lippo Group mendapat bantuan dari Kementerian Keuangan dan dukungan pembahasan di pihak terkait, termasuk penanganan di ATR oleh Pak Nusron serta koordinasi dengan Pak Nixon.
Penambahan aset tanah negara yang bersumber dari hibah swasta ini dinilai bernilai triliunan rupiah dan diproyeksikan mendukung pembangunan rumah untuk masyarakat.
Maruarar juga melaporkan bahwa setelah proses legislasi berjalan, perusahaan Danantara siap memulai pembangunan dengan total 141.000 unit di Bekasi.
Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, Bobby Rasyidin, menegaskan perusahaan akan mematuhi patokan harga dan memastikan seluruh fasilitas bagi pembeli rumah susun MBR terpenuhi sesuai ketentuan Kementerian PKP.
Hashim menekankan pentingnya eksekusi di lapangan dan meminta seluruh instansi pelaksana memastikan realisasi program berjalan efektif.
Pemerintah menyiapkan skema pembiayaan tanpa agunan untuk pinjaman di bawah seratus juta rupiah dengan suku bunga sebesar setengah persen.
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara, Nixon L.P. Napitupulu, ditunjuk memimpin penyaluran dana subsidi perumahan nasional.
Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh, akan melakukan pemeriksaan untuk memastikan aspek kepatuhan hukum pada proyek perumahan.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman juga merencanakan pemanfaatan lahan seluas 45 hektare milik Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di Depok untuk pembangunan rumah susun subsidi terintegrasi.
Kementerian Perhubungan akan menyelaraskan tata ruang stasiun dengan konsep kawasan transit modern di Manggarai untuk mendukung integrasi transportasi dan hunian.







