Jenggala.id – Pemerintah diminta untuk tidak memperlama proses persetujuan kuota impor (PI) yang diajukan oleh Perkumpulan Perusahaan Pendingin Refrigerasi Indonesia (Perprindo).
Permintaan tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Pembina Perprindo, Darmadi Durianto, yang menginginkan agar pemerintah merespons dengan baik keluhan yang diajukan oleh Perprindo terkait permohonan persetujuan kuota impor.
“Harusnya pemerintah tidak memperlama proses ini. Saya mendengar bahwa permohonan tersebut telah diajukan hampir satu bulan yang lalu namun tidak pernah mendapat respons dari pemerintah,” ungkap Bendahara Megawati Institute ini pada Jumat (20/10/2023).
Baca juga : Surya Darmadi Kaget dengan Putusan Seumur Hidup
Sebagai anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi menekankan bahwa jika proses impor diperlambat, hal ini akan menghambat kemampuan perusahaan untuk mendukung investasi mereka.
“Investasi selalu bergantung pada operasi perusahaan. Jika impor dihambat, maka bisnis mereka akan terpengaruh dan berdampak buruk pada kelanjutan investasi,” ujarnya.
Darmadi juga menekankan bahwa pemerintah harus mempertimbangkan investasi yang telah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Perprindo.
Baca juga : Prediksi AC Milan Vs Inter Milan Di Super Coppa Italia
“Sebagai contoh, perusahaan AC Daikin, yang merupakan salah satu anggota Perprindo, telah berinvestasi dalam skala besar dengan nilai investasi mencapai enam triliun rupiah. Hal ini seharusnya menjadi pertimbangan bagi Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk tidak memperlambat proses persetujuan kuota impor. Jika sebaliknya, pemerintah mempersulit proses ini, maka hal tersebut akan bertentangan dengan tujuan Presiden Jokowi untuk mendorong pertumbuhan investasi yang positif di Indonesia. Saya kira Pak Jokowi perlu mengevaluasi tindakan Kemendag,” tegasnya.
Darmadi kembali menegaskan bahwa permohonan kuota impor sebenarnya bertujuan untuk menjaga stabilitas pasar selama masa transisi.
“Kami menghargai upaya pemerintah dalam mengeluarkan Permendag 25 tahun 2022 yang mencoba untuk mengontrol impor. Namun, pada saat yang sama, penting untuk menjaga kuota impor produk demi kelangsungan bisnis di bawahnya. Justru jika kuota impor dibatasi, yang akan terdampak adalah para pelaku usaha di lapisan bawah, seperti pedagang elektronik dan penyedia jasa logistik, yang akan mengalami dampak serius,” katanya.
Dalam situasi transisi seperti ini, menurut Darmadi, pemerintah seharusnya membantu menjaga stabilitas pasar daripada memberatkan atau bahkan menghambat bisnis yang sedang berjalan.
“Visi kebijakan seharusnya didasarkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tanpa komitmen ini, harapan untuk pertumbuhan investasi positif di negara ini akan sulit tercapai,” pungkasnya.







