Anggota Komisi VIII DPR RI, Muhamad Abdul Azis Sefudin, mendesak Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah untuk mengambil langkah cepat menanggulangi ancaman kekeringan yang dipicu oleh puncak fenomena El Niño 2026.
Azis menyatakan bahwa peringatan BMKG yang menunjukkan potensi El Niño melampaui level kuat dan kemungkinan bertahan hingga awal 2027 harus dipandang serius oleh semua pihak.
Ia meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) segera memperluas pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) atau hujan buatan di wilayah yang rawan terdampak kekeringan.
Menurut Azis, percepatan modifikasi cuaca perlu dimanfaatkan selagi masih ada potensi pembentukan awan hujan di beberapa daerah.
Langkah antisipatif tersebut, tambahnya, jauh lebih efisien dan ekonomis dibanding menanggung kerugian setelah krisis meluas.
Azis menekankan fokus pelaksanaan hujan buatan harus diarahkan untuk mengisi bendungan, waduk, serta embung-embung strategis guna menjamin ketahanan pasokan air.
Politikus muda PDI Perjuangan itu juga mengingatkan potensi efek domino dari krisis iklim yang dapat berujung pada krisis sosial.
Kekeringan ekstrem berisiko menyebabkan gagal panen, kelangkaan bahan baku pangan, dan lonjakan harga bahan pokok yang membebani masyarakat.
Selain itu, minimnya akses air bersih berpotensi memicu wabah penyakit yang paling membahayakan kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan lansia.
Azis, yang mewakili Dapil Jawa Barat III (Kabupaten Cianjur – Kota Bogor), mengimbau kementerian/lembaga lintas sektoral dan pemerintah daerah meningkatkan koordinasi untuk menekan risiko kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
Sinergi itu dinilai penting untuk menjaga ketercukupan pangan nasional selama periode kemarau panjang yang diprediksi berlangsung hingga kuartal pertama 2027.
Di tingkat masyarakat, Azis mendorong penerapan mitigasi berbasis komunitas, termasuk menyiagakan penampungan air dan menerapkan gerakan hemat air.
Warga di wilayah rawan diminta mempersiapkan tandon air dan menjaga kecukupan konsumsi bagi kelompok rentan guna mencegah dehidrasi dan masalah kesehatan lain.
Azis menegaskan perlunya kolaborasi dua arah: pemerintah menyediakan teknologi dan bantuan logistik sementara masyarakat memperkuat kesiapsiagaan mandiri.







