Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman mendesak pemerintah untuk mengambil langkah-langkah extraordinary guna menangani kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang kini meluas di berbagai wilayah Kalimantan.
Alex menilai dampak Karhutla telah menyentuh banyak sektor kehidupan, termasuk kesehatan, pendidikan, transportasi, dan kegiatan ekonomi masyarakat.
Ia mengingatkan kembali peristiwa El Nino tahun 1997-1998 yang memicu kebakaran di lebih dari 9 juta hektare lahan dan menimbulkan krisis besar, yang menurutnya tidak boleh terulang saat ini.
Pernyataan tersebut disampaikan Alex Indra Lukman dalam pernyataan tertulis, Kamis (20/8).
Situasi kualitas udara menunjukkan kondisi serius; indeks kualitas udara (AQI) di Palangka Raya tercatat mencapai 487 pada 19 Agustus 2026 dan masuk kategori berbahaya.
Asap tebal akibat kebakaran juga telah mengganggu proses belajar mengajar; Dinas Pendidikan menunda jam masuk sekolah SD dan SMP menjadi pukul 08.00 WIB.
Untuk pendidikan anak usia dini (PAUD), pembelajaran dialihkan ke metode jarak jauh sebagai langkah mitigasi sementara.
Di beberapa titik, jarak pandang turun drastis sehingga ketersediaan transportasi dan aktivitas harian terganggu, dengan angka jarak pandang tercatat hingga 1,4 kilometer.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan per 19 Agustus 2026 terdapat total 1.487 titik panas (hotspot) di seluruh wilayah Kalimantan.
Rinciannya tercatat sebagai berikut: 767 titik di Kalimantan Tengah, 441 titik di Kalimantan Barat, 315 di Kalimantan Tengah, 34 titik di Kalimantan Selatan dan 17 titik di Kalimantan Utara.
Alex menegaskan bahwa sebaran titik panas yang hampir meliputi semua provinsi menunjukkan Kalimantan Tengah menjadi episentrum dengan konsentrasi terbanyak.
Menurutnya, penanganan Karhutla di Kalimantan harus dinaikkan statusnya menjadi prioritas nasional demi mengurangi dampak luas yang terjadi.
Salah satu daerah yang sudah memperpanjang status tanggap darurat adalah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah, yang memperpanjang masa tanggap darurat hingga 4 September 2026.
Di Kobar, tercatat 859,49 hektare lahan terbakar dalam 189 kejadian dengan 461 titik panas yang tersebar di beberapa kecamatan.
Kecamatan Arut Selatan (Arsel) dan Kumai disebut sebagai wilayah paling terdampak; di Arsel tercatat 98 kejadian yang membakar 180,475 hektare lahan dengan 226 titik panas.
Sementara di Kecamatan Kumai dilaporkan 63 kejadian yang menyebabkan kebakaran seluas 584,41 hektare lahan.
Data MapBiomas Fire menunjukkan pola historis puncak kebakaran pada periode 2014, 2015, dan 2019.
Menurut catatan tersebut, sekitar 61 persen insiden Karhutla terjadi antara September hingga November dengan puncak pada bulan Oktober, yang menjadi peringatan bagi pembuat kebijakan.
Alex menyerukan evaluasi total terhadap metode penanganan yang selama ini diterapkan agar dampak serupa tidak kembali berulang.
Dalam hal teknis, ia menekankan perlunya penguatan deteksi dini dan patroli di kawasan rawan serta peningkatan akurasi sistem peringatan dini berbasis satelit.
Selain itu, keterlibatan masyarakat dianggap krusial; program Desa Peduli Api dan pelatihan alternatif pembukaan lahan tanpa bakar perlu diperluas untuk mengurangi praktik pembakaran.
Alex menegaskan bahwa mitigasi Karhutla Kalimantan harus berorientasi jangka panjang, mengutamakan pencegahan, peningkatan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat, dan tata kelola lahan yang berkelanjutan.







