Pemerintah yang membuka penggalangan donasi publik untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT) mendapat kecaman dari PDI Perjuangan.
Partai berlambang banteng itu mempertanyakan komitmen dan kesiapan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam menghadapi tanggap darurat bencana.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa penanganan bencana harus menjadi prioritas dalam penganggaran negara.
Hasto menggarisbawahi posisi geografis Indonesia di kawasan Ring of Fire sehingga negara wajib menyiapkan dana cadangan yang dapat langsung digunakan tanpa bergantung pada sumbangan publik.
Pernyataan itu disampaikan usai melepas Kapal Rumah Sakit Apung Laksamana Malahayati yang diberangkatkan menuju NTT di Cilegon, Banten, Kamis malam (20/8).
Menurut Hasto, risiko bencana di Indonesia bersifat kompleks, meliputi “bencana basah” seperti banjir dan cuaca ekstrem serta “bencana kering” seperti kekeringan hebat dan kebakaran hutan akibat iklim Super El Nino.
Karena ragam ancaman tersebut, ia menilai pemerintah tidak boleh bersikap pasif dan semata-mata reaktif setelah korban berjatuhan.
“Negara seharusnya turun paling pertama untuk membantu rakyat dengan melakukan mitigasi dan antisipasi terhadap berbagai kemungkinan bencana,” tegas Hasto.
Hasto juga mendesak penataan ulang tata ruang berbasis mitigasi bencana dan peningkatan porsi dana bantuan sosial serta tanggap darurat dalam APBN.
Ia menilai kesiapsiagaan fiskal merupakan tolok ukur utama kehadiran negara ketika masyarakat menghadapi musibah.







