Pemerintah meningkatkan koordinasi antara kebijakan fiskal dan instrumen moneter Bank Indonesia untuk mempertahankan stabilitas serta laju pertumbuhan ekonomi nasional.
Upaya ini ditempuh sebagai respons terhadap ketidakpastian dan tekanan yang datang dari dinamika perekonomian global.
Muhammad Qodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, menekankan bahwa kerja sama antarlembaga menjadi kunci agar kebijakan berjalan terkoordinasi.
Ia menyampaikan pernyataan tersebut di Jakarta, Senin, 3 Agustus 2026.
Menurut Qodari, pengintegrasian langkah fiskal dan moneter diperlukan agar respons pemerintah dan otoritas moneter lebih efektif serta terarah.
Pemerintah juga menempatkan penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai prioritas untuk mendorong kenaikan kelas pelaku usaha.
Untuk itu, akses pembiayaan, perluasan pasar domestik, dan peluang ekspor terus diperluas sebagai bagian dari strategi peningkatan kapasitas UMKM.
Transformasi digital dipercepat melalui pengembangan transaksi ekonomi dan layanan keuangan digital yang menekankan keamanan, kecepatan, serta efisiensi.
Langkah digitalisasi diharapkan mampu meningkatkan produktivitas serta daya saing UMKM, sekaligus memperluas inklusi ekonomi di berbagai daerah.
Qodari mencatat bahwa transaksi pembayaran digital terus menunjukkan pertumbuhan kuat seiring meluasnya adopsi teknologi oleh masyarakat dan pelaku usaha.
Peningkatan ekosistem digital itu dinilai semakin penting dalam menopang aktivitas ekonomi nasional.
Ia menyatakan keyakinannya bahwa Indonesia mampu menghadapi tantangan global sambil menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
Penguatan sinergi antarsektor disebutnya sebagai modal utama untuk membangun ekonomi yang tangguh, inklusif, dan kompetitif di kancah internasional.
“Semangat kolaborasi harus terus dijaga menuju Indonesia Emas 2045,” ucapnya.







