Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan pemerintah akan memusatkan perhatian pada sektor nelayan mulai tahun ini hingga tahun depan.
Pernyataan itu disampaikan Zulhas saat menyampaikan materi dalam Rapat Pleno Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) Ke-8 di Jakarta, Sabtu, 25 Juli 2026.
Menurut Menko, nelayan saat ini merupakan kelompok yang paling rentan secara ekonomi.
Ia mengungkapkan nilai tukar nelayan hanya mencapai 103 hingga 104 pada 2026.
Zulhas menyoroti bahwa kemampuan melaut nelayan tidak diimbangi dengan akses pemasaran yang adil.
Seringkali mereka bertemu tengkulak yang menawar hasil tangkapan jauh di bawah harga wajar, misalnya harusnya Rp20.000 namun ditawar Rp10.000 sehingga merugi.
Praktik tersebut mendorong banyak nelayan meminjam modal kepada tengkulak dengan bunga harian tinggi.
Akibatnya, hampir seluruh nelayan tercatat berutang puluhan hingga ratusan juta rupiah dan menjadi tergantung pada tengkulak.
Zulhas menilai masalah ini telah berlangsung bertahun-tahun dan melemahkan daya saing nelayan Indonesia.
Ia membandingkan kondisi ini dengan negara seperti Thailand, Vietnam, dan Tiongkok yang memberi perlindungan lebih kuat untuk nelayannya.
Negara-negara tersebut membangun pasar lelang, pabrik es, cold storage, serta membantu pemasaran hasil tangkapan sehingga nelayannya berkembang.
Hasilnya, nelayan di negara-negara itu mampu memiliki kapal berukuran besar dan menguasai perairan, termasuk wilayah yang kaya sumber daya laut di depan perairan kita.
Zulhas menegaskan kebijakan Presiden Prabowo harus berpihak kepada nelayan tanpa tawar-menawar demi meningkatkan kesejahteraan mereka.
Ia menekankan bahwa keberpihakan kepada nelayan bukanlah pemborosan, melainkan langkah strategis untuk memperkuat kesejahteraan rakyat dan sektor perikanan nasional.







