Pemerintah memprioritaskan perbaikan 333 rumah yang rusak akibat konflik sosial di wilayah Papua Pegunungan.
Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago dalam rapat koordinasi percepatan penanganan pascakonflik pada Rabu 9 September 2026 di Jakarta.
Rapat membahas dampak kerusuhan yang berlangsung di Kabupaten Jayawijaya dan Lanny Jaya, khususnya insiden bentrok antarkelompok yang terjadi di Wamena.
Konflik melibatkan kelompok masyarakat Lani dan Yali serta warga asal Kabupaten Lanny Jaya, dan bermula pada Mei 2026.
Pemicunya terkait kecelakaan lalu lintas dan kasus pembunuhan seorang perempuan yang kemudian meluas menjadi bentrokan antarkelompok.
Polda Papua mencatat bahwa pada Selasa (19/5) sebanyak 874 warga terpaksa mengungsi akibat peristiwa tersebut.
Akibat kerusuhan, ratusan rumah serta sejumlah fasilitas publik mengalami kerusakan atau kehancuran.
Pemerintah menempatkan kebutuhan dasar sebagai prioritas pemulihan, termasuk renovasi rumah dan perbaikan infrastruktur pendidikan serta jembatan.
Menurut laporan bupati yang dibahas, daftar kebutuhan meliputi 333 rumah, 1 jembatan, 2 sekolah, 2 ruang SD, dan 1 PAUD.
Djamari meminta agar setiap instansi pelaksana memiliki penanggung jawab yang jelas untuk mempercepat proses pemulihan.
Sebagai bagian dari upaya koordinasi, pemerintah pusat berencana mengirim surat kepada Menteri Sekretaris Negara agar lintas kementerian dan lembaga bekerja terintegrasi.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menegaskan bahwa pemulihan tidak boleh berhenti pada perbaikan fisik semata.
Pratikno menyatakan perlunya pendekatan yang juga memulihkan tatanan sosial masyarakat dan mencegah terulangnya konflik serupa, termasuk pendekatan kultural yang lebih menonjol.
Ia mengarahkan agar langkah jangka pendek diprioritaskan untuk segera mengembalikan kehidupan warga, sementara penanganan jangka menengah diarahkan pada penyelesaian masalah mendasar penyebab konflik.
Pratikno juga meminta pemerintah daerah melakukan pendataan cepat dan akurat supaya verifikasi, perencanaan anggaran, dan pelaksanaan tidak saling tumpang tindih.
Pemerintah provinsi dan kabupaten bersama aparat keamanan serta tokoh adat dan agama telah memfasilitasi proses perdamaian melalui prosesi adat patah panah dan pelepasan tali busur.
Upaya percepatan pemulihan terus didorong agar masyarakat terdampak dapat segera kembali menjalani kehidupan normal.







