Pemerintah akan mempercepat pembangunan kampung nelayan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan warga pesisir.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan inisiatif itu menjadi prioritas karena kondisi ekonomi nelayan yang masih tertinggal.
Zulkifli Hasan, yang akrab dipanggil Zulhas, menyampaikan informasi tersebut dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 2027 pada Jumat, 14 Agustus 2026.
Ia menegaskan nilai tukar nelayan saat ini tercatat di angka 103.
Angka itu masih di bawah nilai tukar petani padi yang mencapai 127.
Zulhas menyebut nilai tukar nelayan berada pada desil satu, sehingga menjadi salah satu kelompok yang nilainya paling rendah.
Sebagai respons, pemerintah merencanakan pembangunan antara 1.300 hingga hampir 2.000 kampung nelayan pada tahun ini.
Program ini diarahkan untuk meningkatkan pendapatan serta taraf hidup masyarakat yang bergantung pada sektor perikanan.
Rencana pengembangan juga mencakup target 40.000 budidaya tematik yang akan digulirkan di 40.000 desa secara bertahap mulai tahun depan.
Selain itu, pemerintah berkomitmen menyelesaikan pembangunan industri garam yang berada di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Kebijakan-kebijakan tersebut bagian dari upaya memperkuat produktivitas sektor kelautan dan perikanan nasional.
Pemerintah sebelumnya melaporkan perkembangan positif pada sejumlah komoditas pangan.
Zulhas menyebut produksi padi pada 2025 berhasil mencatat surplus sekitar 4,2 juta ton.
Perolehan tersebut kontras dengan kondisi tahun sebelumnya, ketika Indonesia masih mengimpor beras sebanyak 4,5 juta pada 2024.
Komoditas lain seperti jagung dan garam konsumsi juga dilaporkan semakin mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri tanpa bergantung impor.
Namun, pemerintah masih melakukan impor untuk kebutuhan jagung dan garam industri guna memenuhi sektor manufaktur dan produksi non-konsumsi.







