Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp1,2 triliun untuk penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) sepanjang 2026 guna membantu masyarakat terdampak bencana alam dan keadaan darurat.
Badan Pangan Nasional (Bapanas) berwenang menugaskan Perum Bulog untuk mendistribusikan CPP sesuai kebutuhan penanganan bencana di lapangan.
Selain anggaran untuk cadangan darurat, pemerintah juga mengalokasikan Rp17,5 triliun untuk program bantuan pangan beras tahap kedua.
Alokasi bantuan pangan tahap kedua tersebut ditujukan untuk periode Juli, Agustus, dan September 2026.
Sekretaris Utama Bapanas, Sarwo Edhy, menyatakan kedua program—CPP untuk bencana dan bantuan pangan reguler—dapat berjalan bersamaan untuk memenuhi kebutuhan warga terdampak.
“Jadi sudah ada anggarannya di 2026. Khusus untuk bantuan bencana alam NTT itu yang terdampak lima kabupaten,” ujar Sarwo, Sabtu 22 Agustus 2026.
Pemerintah menargetkan distribusi bantuan ke lima kabupaten di Nusa Tenggara Timur, yakni Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Sikka, dan Nagekeo.
Total alokasi beras untuk wilayah tersebut ditetapkan sekitar 6,8 ribu ton.
Dari jumlah itu, sekitar 990,3 ton berasal dari program bantuan bencana, sementara sekitar 5,81 ribu ton bersumber dari program bantuan pangan beras reguler.
Jika dihitung dengan harga Rp14.000 per kilogram, total nilai alokasi tersebut mencapai sekitar Rp95,2 miliar sebagai bagian dukungan bagi masyarakat terdampak gempa di NTT.
Rincian alokasi per kabupaten antara lain: Kabupaten Manggarai mendapat 81,63 ton bantuan bencana dan sekitar 1,79 ribu ton bantuan pangan reguler.
Kabupaten Manggarai Timur dialokasikan 153,78 ton bantuan bencana dan sekitar 1,66 ribu ton bantuan pangan reguler.
Kabupaten Ngada menerima 86,88 ton bantuan bencana serta 444,21 ton bantuan pangan reguler.
Kabupaten Sikka memperoleh 6,88 ton bantuan bencana dan sekitar 1,28 ribu ton bantuan pangan reguler.
Kabupaten Nagekeo mendapat 661,18 ton bantuan bencana dan 625,14 ton bantuan pangan reguler.
Kepala Bapanas yang juga Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, melakukan kunjungan ke masyarakat terdampak gempa di Manggarai, NTT, untuk memastikan penyaluran bantuan dilakukan cepat dan sesuai kebutuhan.
Amran menegaskan perintah Presiden Prabowo agar penanganan dipercepat dan menyatakan, “BNPB bisa ambil duluan, proses izinnya persetujuannya belakangan.”
Ia juga menegaskan bahwa ketersediaan beras di wilayah terdampak cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga satu tahun, dengan penekanan bahwa masalah beras menjadi prioritas.
Secara nasional, Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tercatat masih mencapai 5,17 juta ton per 21 Agustus 2026.
Sejak Januari hingga 21 Agustus 2026, penggelontoran CBP telah mencapai 1,65 juta ton untuk berbagai program, termasuk SPHP dan bantuan pangan.
Realisasi SPHP beras pada Januari-Februari tercatat 221,05 ribu ton, sedangkan periode Maret-Agustus mencapai 678,12 ribu ton.
Bantuan pangan tahap pertama terealisasi 662,86 ribu ton, sedangkan tahap kedua yang mulai berjalan telah mencapai 32,25 ribu ton.
Penyaluran untuk bantuan bencana dan keadaan darurat mencapai 11,39 ribu ton, dan terdapat pula penyaluran untuk golongan anggaran sebesar 53,68 ribu ton.
Pemerintah menyiapkan penyaluran bantuan pangan beras tahap kedua sebanyak 997,2 ribu ton untuk 33,24 juta keluarga dengan alokasi 10 kilogram selama tiga bulan.
Dengan kombinasi program-program tersebut, pemerintah bersama Perum Bulog berpotensi menyalurkan CBP lebih dari dua juta ton dari total stok pemerintah yang masih berada di atas lima juta ton.







