Pemerintah menyatakan menerima segala bentuk kritik publik sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan.
Masukan dari masyarakat dijadikan bahan evaluasi oleh pemerintah pada Senin, 27 Juli 2026.
Evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan program-program negara benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menyampaikan posisi resmi pemerintah terkait keterbukaan informasi dan kritik publik.
Menurut Qodari, akses terhadap informasi dan ruang bagi kebebasan berpendapat berperan penting dalam memperbaiki iklim demokrasi di Indonesia.
Ia menegaskan bahwa budaya kerja yang sehat harus berlandaskan penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Penerapan prinsip tersebut diharapkan mendorong kinerja aparatur negara secara berkesinambungan dan terukur.
Qodari menambahkan bahwa evaluasi rutin menjadi instrumen untuk mengukur efektivitas dan ketepatan sasaran setiap program prioritas nasional.
Semua program prioritas diminta berjalan sesuai arahan Presiden Prabowo sehingga evaluasi menjadi mekanisme penguatan pelaksanaan program agar lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
Pemerintah juga berkomitmen menjaga efektivitas belanja dan akuntabilitas keuangan negara demi manfaat optimal bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
Lebih lanjut, Qodari menyebut disiplin evaluasi, kolaborasi antarkementerian dan lembaga, serta keterbukaan terhadap perbaikan sebagai kunci peningkatan kualitas pelayanan publik dan kinerja pemerintahan.
Pernyataan tersebut mengacu pada pidato Presiden Prabowo Subianto tanggal 24 Juli 2026 yang menegaskan bahwa Indonesia menjunjung tinggi hak menyampaikan pendapat dalam bingkai demokrasi.
Pemerintah menilai kritik publik sebagai instrumen hukum yang penting untuk memperkuat penyelenggaraan negara, namun mengingatkan agar ruang demokrasi tidak disalahgunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian.







