Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan kejanggalan dalam komunikasi antara Staf Administrasi KPK Setya Budi Dias dan ayahnya, Lilik Budi Suprianto, terkait dugaan pemerasan terhadap Bupati Pemalang Anom Widiyantoro.
Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menyampaikan temuan itu pada konferensi pers di gedung KPK, Sabtu 1 Agustus 2026.
Penyidik mendapatkan bukti penggunaan fitur penghapusan pesan otomatis dari barang bukti elektronik (BBE) yang disita.
“Bahwa antara percakapan DIS dengan LBS selaku anak. Tim menemukan analisa di dalam HP-nya itu selalu menggunakan timer dihapus,” kata Taufik.
Penyidik mencatat fitur penghapusan otomatis tersebut tidak muncul dalam percakapan Setya dengan pihak lain, sehingga menimbulkan kecurigaan karena komunikasi dengan ayahnya dilakukan dengan tingkat kerahasiaan lebih tinggi.
“Nah coba kita bayangkan kita dengan orang tua kita sendiri saja misalkan kenapa harus timer? Sedangkan yang lain yang notabene mungkin lebih untung tidak ada settingan seperti itu,” ujar Taufik.
Selain pola komunikasi, tim penyidikan juga menemukan sejumlah indikasi adanya aliran dana dari Lilik kepada Setya yang masih didalami lebih lanjut.
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Pemalang, Jakarta, dan Purworejo.
Dari operasi tersebut, KPK menetapkan empat tersangka: Bupati Pemalang Anom Widiyantoro (AWI), Mohamad Haris alias Gus Haris (GHA), Lilik Budi Suprianto (LBS), dan Setya Budi Dias (DIS).
KPK menduga Setya memberikan informasi kepada Lilik mengenai penyelidikan dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
Informasi tersebut diduga dipakai sebagai dasar untuk meminta uang kepada Anom dengan dalih dapat mengurus perkara di KPK.
Sementara itu, Anom dan Gus Haris juga diduga melakukan pemerasan terhadap sejumlah pejabat daerah dan pelaku swasta.
“Benar, yang bersangkutan pegawai perbantuan dari Kepolisian. Terkait perkara ini, KPK juga kemudian langsung berkoordinasi dengan pihak Kepolisian,” kata Budi.
Penyidik hingga kini masih menelusuri aliran dana dan kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut.







