Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menggelar penggeledahan terkait perkara dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Sukoharjo, Etik Suryani (ETS), pada Kamis, 16 Juli 2026.
Penyidik mendatangi kediaman para tersangka serta rumah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo dalam kegiatan tersebut.
Jubir KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa tim penyidik mengamankan sejumlah dokumen selama penggeledahan untuk melengkapi berkas penyidikan.
Barang bukti yang disita akan dijadikan tambahan alat bukti dalam proses hukum perkara diduga tindak pemerasan oleh tersangka dan rekan-rekannya.
Sebelumnya, dalam dua hari terakhir KPK telah menggeledah sembilan lokasi di wilayah Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.
Pada Selasa, 14 Juli 2026, penyidik menelusuri enam lokasi, yakni rumah dinas bupati, kantor bupati Sukoharjo, kantor Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian, dan Dinas Kesehatan.
Dari rangkaian penggeledahan pada hari itu, tim KPK mengamankan bukti berupa perangkat elektronik, dokumen, uang tunai, serta perhiasan.
KPK belum merincikan nilai uang maupun besaran barang yang disita dalam operasi tersebut.
Kelanjutan penggeledahan terjadi pada Rabu, 15 Juli 2026, ketika penyidik membuka tiga lokasi tambahan, yaitu kantor Dinas Pendidikan, kantor BPKAD, dan kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Sukoharjo.
Budi menerangkan bahwa pencarian bukti tambahan dilakukan untuk memperjelas konstruksi perkara sehingga proses pengungkapan menjadi lebih terang.
Menurut penyidikan KPK, praktik yang diselidiki melibatkan dugaan pemerasan berupa pungutan (upah pungut) di BPKAD Sukoharjo.
Selain itu, penyidik mendalami adanya setoran rutin dari sejumlah organisasi perangkat daerah yang diduga dikumpulkan setiap tiga bulan melalui orang kepercayaan tersangka.
Penyidikan juga mengkaji aliran dana serta pihak-pihak lain yang disinyalir turut berperan dalam mekanisme setoran tersebut sebagai bagian dari proses klarifikasi.
KPK telah menetapkan Bupati Sukoharjo Etik Suryani (ETS) sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan di Pemkab Sukoharjo.
Bersama ETS, penyidik juga menjerat Kepala BPKAD Sukoharjo Richard Tri Handoko (RCH) dan Kabag Umum Sekda Sukoharjo Tri Mulyo (TRM) sebagai tersangka.
Menurut keterangan penyidik, pola praktik yang diselidiki diduga berlanjut dari periode bupati sebelumnya dan tetap berlanjut meskipun KPK telah menetapkan beberapa pihak sebagai tersangka.







