Pemerintah daerah di Tanah Papua diminta segera menuntaskan penyaluran Dana Otonomi Khusus (Otsus) Tahap II Tahun Anggaran 2026 secara tepat waktu, tepat sasaran, dan akuntabel.
Pemerintah pusat juga terus memperbaiki tata kelola Dana Otsus melalui evaluasi mekanisme penyaluran dan penggunaan untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, serta hasil pembangunan di seluruh wilayah Tanah Papua.
Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menyampaikan arahan ini setelah melakukan evaluasi penyaluran Dana Otsus pada 6 Agustus 2026.
Kementerian Dalam Negeri menjalankan pembinaan dan pengawasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
Seluruh pemerintah daerah diminta memedomani regulasi serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri terkait Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI).
Ribka menegaskan bahwa surat edaran tersebut telah dikirim ke daerah sehingga tidak ada lagi alasan belum menerima arahan atau petunjuk.
Menurutnya, penyaluran Dana Otsus Tahap I Tahun Anggaran 2026 menunjukkan capaian yang lebih baik dibanding tahun sebelumnya.
Beberapa pemerintah daerah bahkan berhasil menyelesaikan penyaluran lebih cepat dari target yang ditetapkan.
Sementara itu, penyaluran Dana Otsus Tahap II seharusnya telah rampung paling lambat Juni 2026.
Namun, beberapa daerah masih menghadapi kendala administrasi dan pemenuhan persyaratan sehingga proses penyaluran belum tuntas.
Kemendagri akan melakukan pemeriksaan untuk memastikan daerah mana yang telah menyelesaikan penyaluran dan mana yang masih belum.
Ribka meminta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memperkuat reviu, pendampingan, dan pengawasan terhadap seluruh program Dana Otsus.
Pengawasan itu harus diiringi peningkatan transparansi penggunaan anggaran agar masyarakat dapat mengetahui alokasi dan realisasinya.
Ia menyebutkan adanya komitmen antara KPK dan pemerintah daerah untuk meningkatkan keterbukaan informasi terkait penggunaan Dana Otsus.
Rapat evaluasi tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua Velix Wanggai.
Para gubernur, bupati, wali kota se-Tanah Papua serta anggota komite lainnya mengikuti rapat secara virtual.







