Kementerian Dalam Negeri menginstruksikan seluruh pemerintah provinsi serta kabupaten/kota di Tanah Papua untuk segera menyelesaikan penyaluran Dana Otonomi Khusus (Otsus) Tahap II Tahun Anggaran 2026.
Instruksi itu disampaikan dalam rapat evaluasi yang dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk pada Rabu, 5 Agustus 2026.
Pemerintah pusat menekankan penyaluran harus tepat waktu, tepat sasaran, dan akuntabel agar manfaat Dana Otsus benar-benar dirasakan masyarakat Papua.
Ribka mengatakan pemerintah terus melakukan perbaikan tata kelola Dana Otsus melalui evaluasi mekanisme penyaluran dan penggunaan agar lebih efektif, transparan, dan berorientasi hasil.
Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kemendagri menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Atas dasar itu, seluruh daerah di Tanah Papua diminta berpegang pada regulasi yang telah diterbitkan, termasuk surat edaran Menteri Dalam Negeri mengenai penyesuaian penggunaan Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI).
Ribka menegaskan surat edaran tersebut telah disampaikan ke seluruh pemerintah daerah sehingga tidak ada alasan belum menerima pedoman pelaksanaan.
Dalam rapat, Kemendagri memberi apresiasi atas capaian penyaluran Dana Otsus Tahap I Tahun Anggaran 2026 yang dinilai lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Beberapa pemerintah daerah bahkan menyelesaikan penyaluran Tahap I lebih cepat dari target yang ditetapkan.
Namun Kemendagri mengingatkan kemajuan tersebut harus menjadi pemicu agar penyaluran Tahap II juga dapat dituntaskan segera.
Jadwal menyebutkan penyaluran Tahap II seharusnya telah selesai paling lambat Juni 2026, namun sampai rapat berlangsung masih ada daerah yang belum finalisasi karena kendala administrasi dan pemenuhan persyaratan.
Untuk itu, Kemendagri meminta pemerintah daerah melengkapi dokumen dan persyaratan yang masih menghambat proses penyaluran.
Selain percepatan penyaluran, penguatan pengawasan terhadap penggunaan Dana Otsus mendapat penekanan khusus dari Wamendagri.
Ribka meminta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di daerah meningkatkan fungsi reviu, pendampingan, dan pengawasan berkelanjutan pada seluruh program yang dibiayai Dana Otsus.
Pengawasan itu harus selaras dengan upaya transparansi sehingga masyarakat dapat mengakses informasi dan ikut mengawasi pemanfaatan Dana Otsus.
Kemendagri menyatakan langkah ini bagian dari komitmen bersama antara pemerintah daerah dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Rapat evaluasi turut dihadiri Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua Velix Wanggai.
Para gubernur, bupati, wali kota se-Tanah Papua serta anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua lainnya mengikuti rapat secara virtual.







